Jakarta, Fusilatnews. – Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan politikus M Taufik bukan lagi kader partai. M Taufik telah mundur dan diberhentikan oleh Gerindra. Pernyataan itu disampaikan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja M Taufik di DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/1).
KPK menggeledah ruang kerja Taufik terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tahun 2018-2019. Kini, Taufik benar-benar telah “dibuang” Gerindra.
Habiburokhman menegaskan Taufik sudah mundur dan diberhentikan dari Gerindra. Menurutnya, posisi Taufik saat ini dalam proses pergantian antar waktu (PAW). “M Taufik bukan lagi kader Gerindra karena sudah mengundurkan diri dan diberhentikan. Saat ini kami sedang dalam memproses PAW yang bersangkutan,” kata Habiburrokhan dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (18/1).
Anggota Komisi III DPR itu justru mendukung KPK dalam mengusut dugaan korupsi dalam proyek pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur. Habib mengaku prihatin karena lahan tersebut sejatinya diperuntukkan untuk pembangunan rumah DP 0 persen.
Menurut Habib, hingga saat ini masalah hunian layak masih menjadi masalah bagi sebagian besar warga di Jakarta Timur. Dia berharap KPK bisa mengusut kasus tersebut hingga tuntas. “Kami berharap KPK bisa menggarap kasus ini hingga tuntas, siapapun yang terlibat baik pejabat eksekutif, legislatif atau swasta harus dimintai pertanggungjawaban,” katanya.
Sementara itu, tim penyidik menggondol sejumlah dokumen hasil penggeledahan tersebut. Dokumen yang diambil itu akan dianalisis tim penyidik untuk kepentingan penyidikan.
KPK secara resmi belum angkat suara soal itu. Namun, sumber KPK menyebut salah satu ruangan yang digeledah adalah milik anggota DPRD DKI Jakarta M. Taufik. “Beberapa dokumen terkait perkara Pulogebang,” kata sumber CNNIndonesia.com di internal KPK melalui pesan tertulis, Rabu (18/1).
KPK menyatakan sudah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang. Namun, KPK belum mengumumkannya ke publik. (F-2)
