Damai Hari Lubis – Pengamat Hukum & politik Mujahid 212
Lebih baik Sandiaga Uno focus saja pada kewajiban Tupoksi kepariwisataanya. Apakah bertambah jumlah wisatawan domestik atau Luar Negeri yang berkunjung ke berbagai tempat wisata di tanah air, meningkat?
Apakah tempat-tempat tujuan wisata, pasca pandemic covid19, sudah ditata-diatur sesuai dengan situasi “new normal”. Bagaimana meningkatkan nilai tambah dan positioning, sebagai unsur yang terpenting bekompetitisi dengan negara-negara pesaing seperti, Vietnam, Malaysia dan Thailand.
Akuntabilitas Publikpun harus terjaga; Sehingga well inform apa yang sudah dan akan dilakukan. Devisa yang masuk sari ssktor Pariwsata, Ini kemudian akan mempertemukan antara, biaya yang dianggarkan, performa kinerja aparat dan hasil yang dicapai.
Sandiaga Uno dinilai tidak elok dan tidak pada tempatnya bicara soal konsesus antara Anies dgn Prabowo, perihal perjanjian yang isinya “Anies tak akan nyapres (di 2024) bersaing dgn Prabowo”. Jika benar ada perjanjian, logikanya yang komplain Anies bukan Sandiaga Uno, sejatinya PS langsung menohok Anies.
Dari aspek hukum, Sandiaga Uno harus banyak memperdalam hukum, karena;
1. Secara hukum perjanjian itu mesti ada masa batas keberlakuan
2. Jika perjanjian mengikat selamanya itu namanya pelanggaran HAM. dan bermakna perjanjian tersebut tidak beritikad baik
Sebagai catatan, Sandi bisa jadi Wagub, hanya nebeng kepada Anies. Sejatinya tidak perlu usil, tapi berterima kasih kepada Anies, yang membawanya sukses menjadi Gubernur Jakarta.
Tetapi historisnya hasil ijtima ulama Ulama pada tahun 2018, tidak ada rekomendasi untuk nama Sandiago Uno, namun entah karena punya “modal kelebihan apa”, dirinya bisa menjadi Wapres di 2019, yang kini menjadi sebab sebagai menteri pariwisata.
