FusilatNews– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menambah dan memberikan atribut baru berupa tongkat komando, baret, dan tanda pangkat kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, atribut tersebut akan dipakai lengkap bersama dengan pakaian dinas harian (PDH) baru. Atribut baru diluncurkan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (26/07/2022).
“Saya mengumpulkan seluruh pejabat pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN, kurang lebih 1.000 orang (termasuk seluruh Kakanwil dan Kakantah) untuk diberikan arahan sekaligus merapatkan barisan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat,” ujar Hadi Tjahjanto, dalam keterangan di laman resmi Kementerian ATR/BPN dikutip Rabu (27/7).
Hadi mengungkapkan Penggantian serta pemasangan atribut baru dilakukan kepada perwakilan jajaran Kementerian ATR/BPN, di antaranya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bogor, Kakantah Kabupaten Mimika, dan Kakantah Kabupaten Bone Bolango.
Hadi menambahkan, tongkat komando dan baret diberikan dengan tujuan para Kakanwil BPN Provinsi dan Kakantah dapat lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan, selain itu atribut baru juga diharapkan dapat menjaga kewibawaan.
“Kakanwil dan Kakantah menjaga kewibawaan untuk melaksanakan tugas, selanjutnya kita ciptakan kesetaraan dengan aparat penegak hukum di daerah. Tongkat komando dan baret adalah bentuk kesetaraan itu,” tutur Hadi Tjahjanto.
Respon Warganet
Penambah dan Pemberian atribut baru pegawai kementerian ATR/BPN ditanggapi beragam oleh warganet, kebanyakan warganet mencibir perubahan tersebut, dari tidak subtantif sampai bilang norak. Berikut beberapa di antaranya:
“Kenapa lebih fokus sama hal yg tidak subtantif? ATR/BPN yg dinilai masyarakat bisa mengatasi segala masalah agraria dan tata ruang, termasuk pertanahan di republik ini. Malah kalau ada semacam itu takutnya jadi dinding pembatas antara masyarakat dan pelayan masyarakat,” kata seseorang di unggahan instagram ATR/BPN.
“Sebaikanya @kementerian.atrbpn benahi komunikasi publik bid. tata ruang dan pertanahan, untuk edukasi dan sosialisasi kepada para stakeholders dan masyarakat luas.Penambahan atribut ini tidak substansial,” ujar warganet.
” Nggak banget, bolehlah pimpinan mantan panglima, tapi institusi sipil seharusnya dirawat “kesipilan” nya agar dekat dengan masyarakat, bukan malah dikasih jarak dengan gaya gaya militer, menuurut saya itu norak” kata seorang warganet.
“Yang harus di tingkatkan pelayanan, kalau ngurus surat tanah di persulit,” ungkap warganet. “Nah setuju, dulu saya berkeinginan kementerian atr BPN juga pegang tongkat komando untuk pimpinan nya. Akhirnya ini terkabul hehe,” ujar lainnya.
“Urgensinya apa pak menteri, dulu kan di militer sudah sekarang fokus berantas mafia tanah aja pak” ujar warganet.
