Siapa Miskin: Rakyat atau Wakil Rakyat?

Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Calon Pimpinan KPK 2019-2024

Jakarta – Siapa sesungguhnya yang miskin: rakyat atau wakil rakyat?

Wakil rakyat “take home pay”-nya lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Tapi itu dibayar negara.

Sedangkan rakyat ada yang pendapatannya hanya 10 ribu per hari. Tapi itu hasil jerih payah sendiri, tidak membebani negara.

Wakil rakyat mendapatkan tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan. Tapi itu dibayar negara.

Sedangkan rakyat ada yang tinggal di kolong jembatan. Tapi itu atas upaya sendiri, tanpa membebani uang negara.

Wakil rakyat mendapatkan tunjungan beras, tunjangan pakaian, tunjangan bensin, tunjangan listrik, tunjangan telepon, dan lain-lain. Tapi semua itu dibayar negara.

Sedangkan rakyat cari makan sendiri, beli baju sendiri, dan apa-apa pun sendiri, tanpa membebani keuangan negara.

Wakil rakyat membayar pajak. Tapi uang yang untuk membayar pajak itu juga berasal dari negara.

Rakyat juga membayar pajak. Tapi uang untuk membayar pajak itu uangnya sendiri. Tanpa subsidi negara.

Kalau susah begini, lantas sesungguhnya siapa yang miskin, wakil rakyat yang semua kebutuhan hidupnya ditanggung negara, ataukah rakyat yang segala kebutuhan hidupnya harus diusahakan sendiri?

Apakah wakil rakyat itu bekerja untuk rakyat? Belum tentu. Lebih banyak yang bekerja untuk diri sendiri, keluarga, partai politik atau golongannya sendiri.

Dus, sesungguhnya rakyatlah yang kaya. Sebab mereka tidak mendapatkan tunjangan apa pun dari negara. Sementara wakil rakyat sebaliknya alias miskin. Sebab semua kebutuhannya dibayari negara.

Wakil rakyat ibarat burung yang hidup di dalam sangkar, yang kebutuhan makan dan minumnya disediakan pemiliknya, sementara rakyat bak burung yang hidup di alam bebas. Jadi, sesungguhnya, lebih perkasa mana, burung yang hidup di dalam sangkar ataukah yang hidup di alam bebas?

Rakyat, meskipun secara kasat mata terlihat miskin, tapi sesungguhnya mental mereka banyak yang kaya. Ikhlas. Legawa menerima keadaan.

Sementara banyak wakil rakyat yang secara kasat mata terlihat kaya tapi sesungguhnya mereka bermental miskin. Kemaruk.

Kalau tidak bermental miskin dan kemaruk, tentu mereka tidak akan menaikkan gaji dan tunjangan sedemikian besar sehingga makin jauhlah dengan kondisi rakyat. Ada jurang menganga antara kehidupan rakyat dan wakil rakyat.

Kalau para wakil rakyat itu tidak bermental miskin atau kere, tentu mereka tidak akan melakukan korupsi. Sejak awal era Reformasi hingga kini sudah ada ratusan anggota DPR RI terlibat korupsi. Sudah ada ribuan anggota DPRD yang terlibat korupsi.

Benar kata orang. Harta itu ibarat air laut. Makin banyak diteguk makin membuat dahaga.

Kalau tidak dahaga akan harta, tentu mereka tak akan menaikkan gaji dan tunjangan sedemikian besar di antara kehidupan rakyat yang sedang menjerit akibat melambungnya harga barang-barang kebutuhan pokok.

Di antara banyaknya pengangguran. Di antara maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Di antara tingginya angka kemiskinan.

Kalau tidak dahaga harta, tentu saja mereka tak akan korupsi!