Jakarta, Fusilatnews, 8 Agustus 2024 – Isu bahwa Anies Baswedan tidak dapat maju dalam Pilkada Jakarta semakin menguat dan bukan lagi sekadar isapan jempol. Sejumlah partai politik, terutama yang berorientasi pada Pilpres 2029, seperti Koalisi Indonesia Maju (KIM), tampaknya berusaha keras untuk menjegal langkah Anies menuju kursi Gubernur DKI Jakarta.
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Kholid, mengungkapkan bahwa Anies Baswedan telah melewati batas waktu 40 hari yang diberikan oleh PKS untuk memastikan duet Anies-Sohibul Iman bisa berlayar di Pilkada DKI Jakarta 2024. “Sebenarnya, tenggat waktu 40 hari yakni sejak 25 Juni deklarasi pasangan Anies-Sohibul Iman adalah waktu yang seharusnya cukup bagi Mas Anies untuk sama-sama mengusahakan agar tiket ini berlayar,” ujar Kholid saat dimintai konfirmasi Rabu (7/8/2024) malam.
PKS, yang memiliki 18 kursi di DPRD Jakarta, telah memberikan dukungan penuh kepada Anies dengan memasangkannya dengan Sohibul Iman. Namun, Anies masih harus mencari tambahan empat kursi lagi untuk memenuhi syarat pencalonan. Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, bahkan turun langsung mencari mitra koalisi untuk melengkapi kekurangan tersebut.
“Mas Anies sudah diberikan karpet merah dengan memperoleh 18 kursi PKS. Bahkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu sampai turun gunung mencari mitra koalisi buat Mas Anies agar bisa memenuhi kekurangan kursi tersebut,” ujar Kholid. Namun, hingga tanggal 4 Agustus 2024, belum ada kepastian mengenai mitra koalisi bagi Anies-Sohibul.
PKS berkomunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem, namun belum ada kepastian dukungan dari kedua partai tersebut. Walhasil, PKS mulai membuka komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta. “Karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati, maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi di pilkada,” ujar Kholid.
Menambah kompleksitas situasi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa Golkar membuka diri terhadap kader PKS untuk menjadi cawagub mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta 2024. “Ya kami membuka diri. Kan Golkar sudah mengusung calon gubernurnya, nah kami lebih menyerahkan lah kepada partai-partai politik yang lain,” ujar Doli.
Langkah KIM dan partai-partai lain untuk menjegal Anies ini mencerminkan persaingan politik yang semakin memanas menjelang Pilpres 2029. Partai-partai yang tergabung dalam KIM tampaknya berupaya memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperkuat posisi mereka dan melemahkan lawan-lawan potensial, termasuk Anies Baswedan, yang dianggap sebagai ancaman serius bagi ambisi politik mereka di masa mendatang.
Selain itu, dukungan PKS kepada Anies dan Sohibul juga memperlihatkan dinamika internal yang menantang dalam upaya membangun koalisi yang solid. Meskipun PKS telah menunjukkan dukungan kuat, tanpa adanya koalisi yang cukup, peluang Anies untuk maju di Pilkada Jakarta menjadi semakin tipis.
Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan betapa kompleksnya lanskap politik di Indonesia, di mana aliansi dan koalisi dapat berubah dengan cepat berdasarkan kepentingan strategis. Dukungan yang bergeser, komunikasi intensif antar partai, dan tekanan dari berbagai pihak menunjukkan bahwa Pilkada Jakarta 2024 akan menjadi arena politik yang sangat dinamis dan penuh dengan intrik.
Kesimpulan:
Isu bahwa Anies Baswedan terjegal dalam Pilkada Jakarta bukan hanya sekadar rumor. Dengan partai-partai seperti KIM yang berusaha menjegal langkahnya, serta ketidakpastian koalisi, Anies menghadapi tantangan besar. Langkah PKS untuk mencari alternatif dan membuka komunikasi dengan berbagai pihak menunjukkan betapa pentingnya strategi dan aliansi dalam politik Indonesia yang terus berkembang.
