Jakarta, Fusilatnews – Hasil studi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) bisa kalah dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 apabila mengusung pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) tanpa berkoalisi dengan partai lain. Nah, lho!
Sebagai partai politik (parpol) terbesar di Indonesia, PDIP bisa mengusung sendiri pasangan capres dan cawapres dari internalnya karena memenuhi ambang batas presidensial (presidential threshold). “Tanpa koalisi, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kemungkinan besar bisa kalah dalam pemilihan presiden,” kata Saiful Mujani dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Kompas.com, Sabtu (11/2/2023).
Adapun kader yang namanya kerap disebut-sebut maju sebagai calon presiden atau wakil presiden dari PDIP adalah Puan Maharani dan Ganjar Pranowo yang survei elektabilitasnya cukup meyakinkan dibanding tokoh lain.
Dalam studi yang dilakukan SMRC, kata Saiful, pihaknya melakukan simulasi dengan asumsi ada empat pasangan dalam pemilihan presiden. Pasangan pertama adalah Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Seperti sudah diberitakan sebelumnya, pasangan ini digadang-gadang untuk maju bersama oleh Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Kedua, Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ketiga, Ganjar Pranowo yang akan berpasangan dengan Puan. Keempat, Airlangga Hartarto yang akan mencari calon, misalnya Erick Thohir sebagai orang yang juga melakukan sosialisasi untuk calon presiden maupun calon wakil presiden.
Dengan simulasi itu, survei SMRC pada Desember 2022 menemukan pasangan Ganjar-Puan berada di urutan ketiga dengan perolehan suara 21,6 persen. “Suara pasangan ini (Ganjar-Puan) berada di bawah Prabowo-Muhaimin 29,7 persen dan Anies-AHY 28,8 persen. Sementara pasangan Airlangga-Erick 4,9 persen dan yang belum menjawab 15 persen,” tutur Saiful.
Cukup kompetitif “tanpa” Puan
Saiful juga mengungkapkan, umumnya Ganjar cukup kompetitif jika dipasangkan dengan calon selain Puan Maharani. Tapi, ketika dipasangkan dengan Puan, posisi Ganjar di bawah dua nama yang selama ini kompetitif dengannya, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.
Berdasarkan hasil studi yang sama, selisih antara pasangan Prabowo-Muhaimin dan Anies-AHY dengan Ganjar-Puan itu cukup signifikan. Karena itu, Saiful menyatakan bahwa kalau ini yang terjadi, maka yang masuk ke putaran kedua adalah Anies dan Prabowo. “PDI-P ditinggalkan bahkan ketika Ganjar ditaruh di nomor satu,” sebutnya.
Pendiri SMRC tersebut melanjutkan, jika tidak berkoalisi dengan partai lain dan tidak mengajak tokoh lain, PDIP akan tersingkir, walaupun Ganjar diposisikan sebagai calon presiden. Jika dibalik, yakni Puan menjadi orang nomor satu dan Ganjar sebagai wakilnya, maka hasilnya pun sama. Puan-Ganjar tetap berada di nomor tiga, di bawah Prabowo-Muhaimin yang mendapatkan suara 35,4 persen, dan Anies-AHY dengan suara 31,2 persen. Puan-Ganjar 9,8 persen, Airlangga-Erick 6 persen, dan masih ada 17,7 persen yang belum menjawab. “(Jika formulasi Puan-Ganjar), yang masuk putaran kedua adalah Prabowo dan Anies,” tegas Saiful.
Karena itu, lanjut Saiful, bagi PDIP, berkoalisi dengan partai lain adalah sebuah kebutuhan politik yang tak bisa dihindarkan. Pemilih, menurut dia, kenyataannya lebih melihat koalisi antar-partai memiliki nilai yang penting. Koalisi bisa dibangun dengan tokoh siapa pun atau dengan partai mana pun. (F-2)
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta tersebut pun menambahkan, jika PDIP mengusung kader sendiri tanpa berkoalisi, maka kemungkinan besar suara dukungan untuk capres-cawapres mereka hanya datang dari kader atau pendukung PDIP.
Sementara, di dalam pelbagai survei, suara PDIP hanya sekitar 20 persen. Dukungan 20 persen ini, tidak mungkin mengantarkan calon lolos ke putaran kedua. “Pesan dari pemilih secara umum adalah bahwa PDIP tidak bisa sendiri untuk memenangkan pilpres. Pengalaman selama ini memang demikian, harus dengan cara koalisi,” pungkasnya.
