Jakarta-Fusilatnews – Dalam situasi keuangan negara yang sulit, pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai dengan harapan, tetapi anggaran Kementrian Pertahanan k\Keamanan justru meningkat sekita 2%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan belanja barang Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengambil porsi paling besar. Kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu menghabiskan uang hingga Rp 21,5 triliun untuk semester I 2023. “Untuk belanja barang, ini yang sempat disampaikan Bapak Presiden di sidang kabinet, Rp 147,4 triliun belanja, naik 2%. Kalau kita lihat komponen yang paling dominan dari belanja barang adalah di Kemenhan, Rp 21,5 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (raker) dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (10/7).
Dana Rp 21,5 triliun, menurut Sri Mulyani, dipakai antara lain untuk pemeliharaan, perawatan, peningkatan matra darat, laut, udara, hingga untuk kebutuhan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista).
“Yang disampaikan bahwa banyak membeli alat-alat sistem pertahanan, maka konsekuensinya belanja barang akan meningkat pada tahun-tahun sesudahnya karena setiap peralatan itu harus selalu dirawat,” terang Sri Mulyani
Selain Kementerian Pertahanan, porsi anggaran belanja juga banyak dihabiskan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak Rp 14,9 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana sumber daya alam (SDA), penyediaan akses rumah layak huni, penanggulangan darurat akibat bencana, hingga preservasi jalan nasional.
Di luar itu, belanja juga banyak dilakukan di Polri hingga mencapai Rp 13,6 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan alat, dukungan logistik, hingga pelayanan kesehatan.
Kemudian, ada juga Kementerian Perdagangan yang menggunakan uang negara hingga Rp 12,2 triliun untuk penyaluran dana bos. Lalu anggaran belanja Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencapai Rp 7,4 triliun untuk pembentukan badan Ad-Hoc.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Presiden Jokowi telah mewanti-wanti sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mulai dari Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kepolisian RI (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Kejaksaan Agung.
Hal ini dilakukan karena empat instansi itu banyak membelanjakan uang negara untuk membeli barang yang manfaatnya kurang maksimal bagi masyarakat. Ada anggaran sekitar Rp 29,7 triliun yang dipermasalahkan Jokowi yang digunakan untuk belanja barang Kemhan hingga Kejaksaan Agung.
“Ini yang paling penting perlu saya tekankan hati-hati untuk pembelian barang-barang. Ini untuk Kemenhan, Polri, BIN, dan Kejaksaan. Karena angkanya saya lihat cukup besar, Rp 29,7 (triliun),” ungkap Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2023).
