Oleh : Prihandoyo Kuswanto | Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila.
Dalam sejarah negara yang perna ada di negeri Nuswantoro
setiap terjadi pergantian kekuasaan selalu terjadi ontra ontra atau Goro Goro dalam istilah pewayangan .
Pertarungan nafsu kekuasaan antara yang ingin berkuasa terus dan Yang ingin terjadi perubahan .
Kekuasan tidak lagi berdasarkan kedaulatan rakyat tetapi telah berubah menjadi kekuasaan oligarkhy yang bertemali antara partai politik ,pengusaha ,elemen hukum ,polisi ,Jaksa hakim ,intlejen ,MK KPU ,dan tentu saja melalui rekayasa canggih ,yang kemudian menjadi oligarkhy .
Strategi menguasai lembaga yang menegakan hukum oleh partai politik melahirkan ketidak adilan ,urusan hukum dan membuat UU ,diatur sedemikian rupa menjadi industri hukum kata pak Prof Mahfud MD.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, mafia peradilan kini berkembang menjadi mafia hukum. Mahfud mengatakan, jika mafia peradilan beroperasi di saat proses peradilannya, namun mafia hukum beroperasi sudah sejak pembuatan ketentuan hukum.
Mengerikan jika itu yang terjadi sama arti nya Indonesia dititik nadir .
Sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 terjadi perubahan tatanegara yang sangat radikal .
Bagaimana tidak radikal kalau Visi Misi negara diganti dengan Visi Misi ,Presiden ,Gubernur,Walikota ,Bupati hal ini menjadi konsekwensi pemilihan sistem Presidenseil maka yang dipertarungkan adalah Visi Misi Presiden ,Gubernur ,Bupati Walikota dalam ajang pemilu .
Akibat nya Tujuan negara Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah tidak ada .
Padahal Negara ini sejak berdiri 18 Agustus 1945 sudah punya Visi Misi dan tujuan negara adalah Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia .
Apakah kita sebagai anak bangsa sadar keadaan negara kita saat ini .
Jadi kalau hari ini data penduduk diretas maka ya harap maklum sebab misi negara Melindungi segenap bangsa dan tanah air sudah tidak ada .
Kalau rakyat semakin tidak sejahtera akibat dari kebijakan pemerintah ya sudah begitu sebab negara dalam misi nya mensejahterakan segala bangsa sudah tidak ada sebab misi itu sudah diganti dengan misi Presiden , Gubernur Walikota dan Bupati .
Apa lagi kalau terjadi ketidak adilan ya memang begitu sebab Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan lagi menjadi tujuan .
Tahun 2024 akan terjadi suksesi tarik menarik partai politik semakin kencang ,yang berkuasa hari ini merasa mampu tidak ingin diganti maka membuat manufer tiga periode padahal UUD membatasi masa jabatan Presiden hanya dua kali masa jabatan .
Bukti bawah mereka yang ingin Jokowi tiga periode makar terhadap UUD ,dan Presiden dan Mentri nya harus sadar mereka disumpah untuk menjalankan UUD bukan untuk mengingkari .
Disiang bolong tiba tiba juru bicara MK membuat pernyataan Presiden bisa menjabat lagi sebagai wakil Presiden dalam kontestasi pilpres .
Pernyataan seperti ini bukan kewenangan MK dan MK bukan lembaga politik .
Suksesi kali ini tentu merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa ini sebab akan terjadi perubahan kepemimpinan Nasional dan Alam semesta pun sudah menunjukan tanda tanda pembersihan .kita bisa merasakan Kasus Pembunuhan Brigadir Josuwa oleh Jendral Sambo dan semakin terbuka nya peran Satgasus Merah Putih untuk memenangkan pemilu 2019 dan mulai terbuka kerusakan ini jelas terjadi nya oligarkhy antara partai politik ,Satgasus ,Konglemerat busuk ,dan lembaga terkait dengan kecurangan bagian dari strategi.
Apakah pemilu yang demikian yang dibutuhkan bangsa dan negara ini.
Pemilu 2019 butuh korban 894 petugas KPPS meninggal yang tidak jelas penyebab nya sebab tidak boleh diotopsi .Hingga sampai hari ini penyebab nya mesterius .
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkap jumlah petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 lalu.
Menurut Arief, total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit.
Pemilu yang katanya sebagai pesta demokrasi ternyata butuh tumbal rakyat sebanyak 894 orang meninggal dengan keadaan yang tidak diketahui penyebab nya .
Menatap masa depan Indonesia semakin suram dan tidak ada harapan bagi bangsa ini kecuali terjadi perubahan mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila sebagai tata negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menata kembali lembaga lembaga negara mengembalikan kedaulatan ditangan rakyat bukan ditangan oligarkhy maka kekuasaan dan kedaulatan rakyat harus direbut dengan REVOLUSI ….Merdeka bangsaku …bangunlah Jiwa mu bangunlah badanmu untuk Indonesia raya .
