Surya mengingatkan pemerintah pejawat (incumbent) agar melihat hasil pemahaman dan kerja sama untuk menciptakan stabilitas dan posisi nyaman dan tenang. Bukan malah merusak tatanan stabilitas yang ada.
Medan – Fusilatnews – Di sela-sela kegiatan kampanye akbar di Sumatra Utara, Kamis (1/2/2024). Kebijakan Presiden Jokowi tentang pencairan bantuan langsung tunai (BLT) yang dirapel tiga bulan dan dicairkan pada Februari 2024, menurut Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh mengundang kecurigaan.
“Saya mau kalau bisa bansos setiap hari kenapa rupanya kalau memang itu miskin, ada pemilu (atau) enggak ada pemilu. Jangan karena ada pemilu saja. Itu barangkali orang bisa menduga apa maksud sebenarnya jadi pikiran-pikiran yang mengundang tanda tanya, mengundang kecurigaan, yang seharusnya tidak perlu ada, kenapa kita buat,” kata Surya
Surya mengingatkan pemerintah pejawat (incumbent) agar melihat hasil pemahaman dan kerja sama untuk menciptakan stabilitas dan posisi nyaman dan tenang. Bukan malah merusak tatanan stabilitas yang ada.
“Itu yang harus saya ingatkan ya, tidak ada maksud mendiskreditkan, ya kritik, harus berpikir kritis, masyarakat kita yang tidak kita latih untuk berpikir secara kritis tapi tentu kritis yang konstruktif, itu mereka menjadi masyarakat yang apatis, masa bodoh, akibatnya kita punya rakyat-rakyat yang bodoh jadinya,” jelasnya.
Surya juga mengingatkan hal lain pada pemerintahan yang saat ini dipimpin Presiden Jokowi bahwa hingga saat ini, Partai Nasdem masih konsisten menjadi bagian dari kabinet Indonesia Maju.
“Ini kita sebangsa setanah air, dan ingat pemerintah ini pemerintah yang masih didukung oleh partai Nasdem. Nasdem belum pernah mencabut dukungannya atas kepemimpinan pemerintahan yang ada pada saat ini,” kata Surya menegaskan.
Pemerintah mengumumkan akan mencairkan BLT Rp 200 ribu per bulan untuk periode Januari-Februari-Maret 2024. Bantuan tersebut menggantikan BLT El Nino yang sudah disalurkan tahun lalu.
Sementata, total anggaran untuk program BLT mencapai Rp 11,25 triliun. Pencairan akan dilakukan sekaligus pada Februari 2024. Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, dana untuk program BLT tersebut dialokasikan dari APBN.
“Sebagian besar sudah ada di APBN, tetapi ini memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global,” ujarnya di Jakarta, Senin (29/1/2024).
