Oleh: Entang Sastraatmadja
Oleh: Entang SastraatmadjaIntegrasi adalah tindakan menyatukan komponen yang lebih kecil ke dalam satu sistem yang berfungsi sebagai satu kesatuan utuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integrasi berarti pembaruan hingga tercapainya kesatuan yang bulat. Dalam konteks kebijakan pangan, integrasi menjadi kunci utama dalam menciptakan pembangunan pangan yang sinergis, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan, pembangunan pangan harus diarahkan untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional. Namun, cita-cita tersebut hanya bisa diwujudkan jika Indonesia terlebih dahulu mampu mencapai swasembada pangan. Tanpa swasembada, semua jargon ketahanan dan kedaulatan pangan hanya akan menjadi retorika kosong.
Sejak dilantik sebagai Presiden RI periode 2024–2029, Prabowo Subianto tampak menaruh perhatian serius pada isu swasembada pangan. Wajar, sebab dalam masa kampanye, pasangan Prabowo–Gibran menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu program prioritas nasional. Kini, ketika mandat rakyat telah digenggam, Presiden Prabowo memahami bahwa pembangunan pangan adalah “harga mati” yang harus segera diwujudkan.
Pertanyaannya, mengapa Presiden Prabowo lebih menekankan swasembada pangan ketimbang ketahanan, kemandirian, atau kedaulatan pangan? Jawabannya sederhana namun strategis: swasembada adalah prasyarat bagi terwujudnya tiga konsep lainnya. Tanpa peningkatan produksi yang signifikan, tidak akan ada ketahanan; tanpa ketahanan, mustahil mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan.
Kata kunci dari swasembada pangan adalah produksi — peningkatan produksi yang nyata, bukan sekadar wacana. Karena itu, pemerintah perlu mengutamakan program penggenjotan produksi dan produktivitas melalui perluasan lahan tanam, intensifikasi pertanian, serta percepatan musim tanam.
Kementerian Pertanian pun telah mengusulkan tambahan anggaran besar untuk:
Optimasi lahan seluas 851 ribu hektare,
Pencetakan sawah baru 225 ribu hektare,
Pompanisasi lahan tadah hujan 500 ribu hektare,
Pemanfaatan lahan potensial bersama Kementerian PUPR 300 ribu hektare,
Program tumpang sisip padi gogo di area perkebunan dan sawit seluas 300 ribu hektare.
Namun, swasembada pangan bukan tugas satu kementerian saja. Ia adalah kebijakan lintas sektor yang menuntut integrasi kebijakan dari berbagai Kementerian, Badan, dan Lembaga terkait — ditopang pula oleh partisipasi dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media.
Koordinasi lintas sektor inilah yang menentukan keberhasilan. Tanpa integrasi kebijakan yang kuat, program besar ini berisiko berjalan parsial, tumpang tindih, bahkan gagal mencapai sasaran. Karena itu, sedari awal harus ada desain koordinasi, sinergi, dan kolaborasi yang utuh, holistik, serta komprehensif.
Secara teknis, Kementerian Pertanian tentu menjadi ujung tombak pelaksana di lapangan. Tak heran jika hanya beberapa hari setelah pelantikan, Menteri Pertanian langsung mengadakan pertemuan dengan Menteri BUMN, Menko Bidang Pangan, dan Menteri PUPR untuk menyusun langkah percepatan swasembada pangan. Langkah semacam ini patut dicontoh oleh kementerian lain yang juga memegang program lintas sektor.
Swasembada pangan harus dikeroyok bersama — tidak mungkin hanya dikerjakan satu instansi. Karena itu, integrasi kebijakan menjadi kunci utama yang menentukan apakah cita-cita besar ini akan menjadi kenyataan atau sekadar jargon politik.
Idealnya, sejak tahap perencanaan, Kemenko Bidang Pangan, Bappenas, dan Badan Pangan Nasional duduk bersama menyusun peta jalan pencapaian swasembada pangan secara teknokratik dan partisipatif. Setelah rancangan matang, barulah dilanjutkan dengan pelaksanaan di lapangan yang terukur dan terintegrasi.
Jika hal ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka harapan Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan dalam beberapa tahun ke depan bukan lagi sebatas bahasa politik, melainkan akan menjadi bahasa realitas.
Semoga menjadi bahan pencermatan kita bersama.
(Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat)
