Fusilatnews – Satu tahun kurang pemerintahan Prabowo berjalan. Harapan rakyat yang semula dipupuk dengan janji kesejahteraan, kedaulatan pangan, perbaikan ekonomi, hingga keadilan sosial, berubah menjadi kekecewaan yang dalam. Rakyat kembali dihadapkan pada kenyataan pahit: negara seolah hanya dikelola sebagai alat kekuasaan, sementara aspirasi dan kebutuhan rakyat terabaikan.
Tuntutan Rakyat yang Diabaikan
Rakyat sejatinya memiliki daftar panjang tuntutan yang harus dijawab negara. Setidaknya ada 17+8 poin utama, yang mencakup hal-hal mendasar seperti:
- Penurunan harga kebutuhan pokok.
- Penciptaan lapangan kerja layak.
- Kedaulatan pangan dan energi.
- Pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
- Layanan kesehatan yang adil.
- Penegakan hukum yang berpihak pada keadilan, bukan pada penguasa.
- Pemberantasan korupsi yang nyata, bukan sekadar jargon.
- Perlindungan lingkungan dari kerusakan massif.
- Kebijakan luar negeri yang bermartabat.
- Perlindungan terhadap buruh, petani, nelayan, dan UMKM.
- Reformasi birokrasi yang efektif.
- Transparansi pengelolaan keuangan negara.
- Perlindungan terhadap kebebasan sipil.
- Penghormatan HAM dan perlindungan kelompok rentan.
- Pemulihan kedaulatan atas kekayaan alam.
- Keadilan dalam distribusi pembangunan.
- Pengentasan kemiskinan struktural.
Dan tambahan 8 lagi yang menyuarakan hal-hal lebih spesifik:
- Penghapusan praktik oligarki dalam politik.
- Penegakan supremasi konstitusi.
- Reformasi agraria sejati.
- Pengendalian utang luar negeri.
- Peningkatan kesejahteraan aparat sipil dan militer tanpa membebani rakyat.
- Perlindungan kebudayaan nasional dari komodifikasi.
- Akses perumahan rakyat.
- Transportasi publik yang manusiawi.
Namun, dari seluruh poin itu, nyaris tak satu pun yang benar-benar dijawab dengan serius. Pemerintah lebih sibuk memoles citra daripada membangun kebijakan substantif.
Oligarki dalam Tiga Pilar Kekuasaan
Dalam praktiknya, tiga pilar utama negara — eksekutif, legislatif, dan yudikatif — tak lebih dari instrumen untuk memperkaya diri sendiri.
- Eksekutif sibuk bagi-bagi kursi, proyek, dan konsesi, mengulangi pola lama yang menempatkan rakyat sebagai beban, bukan tujuan pembangunan.
- Legislatif tenggelam dalam politik transaksional, melupakan fungsi pengawasan dan representasi rakyat. Rakyat hanya dijadikan legitimasi pada masa pemilu, lalu ditinggalkan begitu saja.
- Yudikatif yang semestinya menjadi benteng keadilan, justru ikut bermain dalam pusaran kepentingan politik dan ekonomi. Putusan-putusan hukum lebih sering menyelamatkan elite daripada menegakkan rasa keadilan.
Tahun Pertama: Nihil Kinerja untuk Rakyat
Alih-alih mensejahterakan rakyat, tahun pertama pemerintahan Prabowo justru memperlihatkan kinerja yang nihil. Utang negara meningkat tanpa diimbangi produktivitas. Harga-harga kebutuhan pokok tetap tinggi. Pengangguran bertambah. Petani, nelayan, dan buruh tetap hidup dalam ketidakpastian. Sementara itu, para pejabat hidup dalam kemewahan dan akumulasi aset pribadi.
Semua ini menegaskan satu hal: pemerintahan gagal membedakan antara mengelola negara dan mengelola bisnis keluarga.
Kesimpulan
Tahun pertama pemerintahan Prabowo adalah tahun yang hilang. Hilang bagi rakyat yang menanti kesejahteraan. Hilang bagi demokrasi yang menanti pembaruan. Hilang bagi hukum yang menanti keadilan.
Rakyat kembali menanggung beban, sementara penguasa menumpuk keuntungan. Jika pola ini terus berlanjut, maka janji-janji kampanye akan tetap tinggal janji, dan sejarah akan mencatat: Prabowo gagal menjawab tuntutan rakyat, bahkan sejak tahun pertamanya.
