Oleh: Novel Bamu’min
Wakil Ketua Korlabi
Era Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Tidak ada lagi tempat aman bagi para koruptor, tidak peduli siapa mereka, dari partai mana, atau berada di lingkaran kekuasaan mana pun. Prabowo menegaskan komitmennya untuk membersihkan bangsa ini dari kerak-kerak busuk yang selama ini menggerogoti sendi-sendi negara.
Rentetan kasus korupsi yang belakangan terungkap menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan saat ini tidak bermain-main. Nama-nama besar mulai dari Reza Khalid, yang diduga menjadi biang kerok kerusuhan, hingga kabar yang beredar di media sosial mengenai dugaan keterlibatan sejumlah tokoh seperti Nadiem Makarim, Yaqut Cholil Qoumas, hingga Emanuel Ebeneizer, turut menyeruak ke permukaan. Mereka dikabarkan kompak dalam narasi yang menyebut adanya aliran dana panas yang mengalir ke kantong kekuasaan era sebelumnya.
Berbeda halnya dengan Thomas Lembong, yang justru disebut-sebut menggunakan aliran dana serupa untuk kepentingan politik mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana korupsi bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga bisa menjadi senjata politik yang berbahaya bagi demokrasi.
Puncaknya terjadi pada 3 November 2025, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kasus ini diduga kuat berkaitan dengan defisit anggaran daerah yang sebagian digunakan untuk kepentingan politik, termasuk biaya yang dikeluarkan saat Wahid mencalonkan diri kembali di Pilgub Riau. Tak berhenti di situ, beredar pula dugaan bahwa sebagian dana tersebut juga mengalir untuk mendukung pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024.
Pengamat politik Damai Hari Lubis, yang dikenal tajam dalam analisisnya dan merupakan loyalis Anies Baswedan dari jalur advokat, menilai bahwa Abdul Wahid memiliki loyalitas tinggi terhadap ketua umum partainya serta hubungan personal dengan Anies Baswedan. “Wajar jika dugaan keterlibatan itu muncul,” ujarnya, seraya menekankan bahwa hubungan politik dan uang seringkali bersinggungan di ruang gelap kekuasaan.
Kini publik menantikan bagaimana “kicauan merdu” Abdul Wahid saat proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan persidangan nanti. Siapa saja yang akan ia sebut? Ke mana saja aliran dana itu bermuara?
Di tengah semua dinamika ini, satu hal menjadi terang: Presiden Prabowo tidak memberikan ruang kompromi bagi koruptor. Ia memilih menegakkan hukum apa adanya, tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih. Langkah ini memperlihatkan keberanian seorang pemimpin yang rela mempertaruhkan segalanya demi tegaknya keadilan dan moralitas bangsa.
Era baru telah dimulai — era tanpa ampun bagi para koruptor.
