Oleh: Radhar Tribaskoro
Oleh: Radhar TribaskoroAda satu adegan yang sukar dilupakan: anggota DPR menari-nari kegirangan ketika diumumkan bahwa gaji mereka akan menjadi tiga juta rupiah per hari. Mereka menari bukan karena berhasil meloloskan undang-undang yang melindungi buruh, atau karena ada kebijakan pendidikan yang mencerahkan. Mereka menari semata karena angka di slip gaji. Adegan ini menjadi potret telanjang dari apa yang bisa kita sebut psikologi demokrasi transaksional—saat politik tidak lagi dilihat sebagai ruang gagasan, melainkan sebagai pasar transaksi.
Segalanya bisa ditukar: suara rakyat, posisi dalam komisi, bahkan harga diri. Maka ketika rakyat bertanya, “Mengapa kalian menari?” jawabannya sederhana: karena demokrasi kita telah menyempit menjadi tarian upah. Demokrasi, dalam versi ini, adalah kegembiraan pribadi di atas kesulitan banyak orang.
Warganet dengan cepat menelanjangi rincian tunjangan: komunikasi, beras, perumahan. Rakyat yang setiap hari harus menimbang antara membeli beras atau ongkos sekolah, menyaksikan bahwa wakilnya masih menuntut “tunjangan beras.” Ironi yang terlalu pahit bahkan untuk ditertawakan.
Murka pun meluas. Rakyat menuntut, meski retoris, agar DPR dibubarkan saja. Tuntutan itu bukan hanya soal gaji, melainkan soal jurang yang makin menganga. Ketika rakyat dihantam pajak baru, tarif listrik naik, harga-harga melambung, dan pengangguran merajalela, para wakil justru berpesta dalam dunia yang seakan terlepas dari bumi.
Dan seperti dalam setiap tragedi, ada kalimat yang memperkeruh luka. Seorang anggota Dewan menyebut rakyat yang ingin membubarkan DPR sebagai “orang paling tolol sedunia.” Kata-kata ini menampar lebih keras dari angka gaji, sebab di dalam logika transaksional, rakyat hanyalah objek: dihargai saat pemilu, dihina setelahnya.
Seorang artis-politisi menambah absurditas dengan mengeluh soal tunjangan perumahan karena perjalanan dari rumah pribadinya ke gedung DPR terlalu macet. Rakyat pun menyergah: “Kami juga macet! Kami berdesakan di kendaraan umum tanpa tunjangan, tanpa supir pribadi.” Ironi itu sempurna—pelayan rakyat menuntut kenyamanan lebih dari tuannya sendiri.
Tak heran bila protes muncul. 25 Agustus, massa mendatangi gedung DPR. Empat hari kemudian, buruh turun lebih besar. Mahasiswa berjanji akan melanjutkan gelombang itu. Semua ini adalah tanda bahwa demokrasi sedang goyah oleh rekayasa elite: sebuah sistem yang sengaja dibangun agar politik berdiri di atas transaksi material.
Inilah psikologi demokrasi transaksional: sebuah kondisi mental kolektif di mana kekuasaan dipersepsi sebagai investasi, rakyat sebagai pasar, dan kebijakan sebagai instrumen balas jasa. Demokrasi yang seharusnya menjadi percakapan moral tentang masa depan bersama, direduksi menjadi perhitungan untung-rugi pribadi.
Tidak heran jika rakyat marah. Mereka marah bukan semata karena gaji, tetapi karena kehilangan hormat. Karena diolok-olok. Karena merasa demokrasi, yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata, kini dikurung di ruang rapat ber-AC lalu ditukar dengan tunjangan beras.
Namun kita harus waspada. Sejarah memang mencatat bahwa amarah rakyat bisa menumbangkan rezim. Tetapi sejarah juga memberi pelajaran pahit: amarah bisa membakar apa saja, termasuk demokrasi itu sendiri. Karena itu, amarah rakyat harus dibaca sebagai alarm moral, bukan sebagai alasan untuk main hakim sendiri.
Para pemimpin politik seharusnya menjawab alarm ini dengan keberanian moral. Pertanyaan yang lebih getir kini harus diajukan bukan kepada rakyat, melainkan kepada para elit: apakah kalian tidak resah dengan demokrasi transaksional yang kalian bangun sendiri? Tidakkah kalian cemas bahwa dari transaksi ke transaksi, dari tunjangan ke tunjangan, kalian makin menjauh dari rakyat, dari nurani, dari sejarah bangsa ini?
Kalianlah yang membiarkan Joko Widodo menggunakan kekuasaan demi kepentingan keluarga. Kalian pula yang menutup mata ketika lembaga-lembaga negara direduksi menjadi alat legitimasi dinasti. Dan kini, kalian melahirkan generasi baru politisi—politikus dangkal, miskin visi, miskin gagasan—yang lebih sibuk menari di panggung gaji daripada membaca derita rakyatnya.
Maka, dengarlah suara dari jalanan: berubahlah! Jangan biarkan demokrasi yang diperjuangkan dengan pengorbanan itu tergadai hanya karena tarian upah harian.
Menahan Diri, Memberi Kesempatan
Namun bagi kita, rakyat, amarah ini harus dijaga agar tidak berubah menjadi kobaran yang membakar segalanya. Demokrasi hanya bisa diselamatkan jika rakyat tetap menjadi penjaga moral, bukan penghukum jalanan. Karena itu, marilah kita menahan diri, memberi kesempatan kepada para pemimpin negara untuk melakukan perubahan. Jika mereka masih memiliki nurani, inilah waktunya membuktikan. Dan jika tidak, sejarah akan berjalan dengan caranya sendiri—keras, pahit, dan tak pernah berbelas kasih kepada mereka yang lupa diri.===
Cimahi, 28 Agustus 2025
