Fusilatnews – Bangkok kembali menjadi pusat perhatian dunia setelah Mahkamah Konstitusi pada 29 Agustus 2025 menjatuhkan vonis keras: Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra diberhentikan dari jabatannya. Alasan yang digunakan—pelanggaran etika berat karena percakapan telepon dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen—menjadi semacam pukulan telak bagi dinasti politik Shinawatra yang selama dua dekade terakhir silih berganti mengisi panggung kekuasaan Thailand.
Namun di balik putusan hukum ini, tersimpan lapisan kompleksitas politik yang lebih dalam: perseteruan elit, ketakutan militer terhadap kembalinya dominasi keluarga Shinawatra, dan rapuhnya konsensus politik di negeri gajah putih.
Dari Paetongtarn ke Phumtham: Kekuasaan di Tepi Jurang
Keputusan Mahkamah meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang segera diisi oleh Phumtham Wechayachai, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri, yang kini berperan sebagai perdana menteri sementara. Meski berusaha menampilkan wajah tenang dan menyerukan dialog, posisi Phumtham hanyalah tambal sulam di tengah krisis yang lebih struktural.
Pheu Thai, partai penguasa, bahkan dikabarkan mempertimbangkan opsi membubarkan parlemen. Namun langkah itu justru berpotensi memicu gelombang ketidakstabilan baru, mengingat oposisi telah lama menuntut pemilu ulang dan kalangan bisnis mulai resah melihat stagnasi kebijakan.
Bayangan Hun Sen dan Luka Lama Thailand-Kamboja
Kasus yang menjatuhkan Paetongtarn bermula dari kebocoran percakapan dengan Hun Sen. Hubungan pribadi itu dianggap sebagai “pengkhianatan etika,” tetapi bagi banyak pengamat, isu ini lebih menyerupai senjata politik ketimbang sekadar pelanggaran norma.
Hubungan Thailand-Kamboja memang tak pernah bebas dari ketegangan. Persoalan perbatasan di sekitar Kuil Preah Vihear, rivalitas politik, hingga perbedaan orientasi luar negeri membuat kedua negara kerap saling curiga. Kini, krisis politik di Bangkok berisiko memperuncing hubungan bilateral, terutama bila elit Thailand memainkan kartu nasionalisme untuk menggalang dukungan domestik.
Dampak Regional: ASEAN Kehilangan Arah?
Ketidakpastian di Thailand berdampak jauh melampaui batas negaranya. Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN dan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, Bangkok memegang peran vital dalam menjaga kesolidan blok ini.
Krisis domestik membuat Thailand berpotensi absen dari kepemimpinan regional di saat ASEAN tengah menghadapi isu strategis: kebuntuan penyelesaian krisis Myanmar, meningkatnya tensi di Laut China Selatan, serta tekanan ekonomi akibat perlambatan global.
“ASEAN membutuhkan Thailand yang stabil. Jika Bangkok sibuk dengan perebutan kursi perdana menteri, maka kapasitas kolektif ASEAN akan melemah,” ujar seorang analis politik kawasan.
Lebih jauh, ketidakpastian ini juga berdampak pada proyek konektivitas lintas negara, mulai dari jalur kereta api Laos–Thailand–China hingga kerja sama energi di kawasan Mekong. Negara-negara tetangga seperti Laos dan Vietnam menunggu dengan cemas, sementara Kamboja tentu melihat peluang sekaligus ancaman dalam turbulensi yang melanda Bangkok.
Krisis Politik, Guncangan Ekonomi
Kegaduhan politik di Bangkok segera tercermin di pasar keuangan. Baht Thailand melemah terhadap dolar AS setelah putusan Mahkamah Konstitusi, mencerminkan ketidakpercayaan investor pada stabilitas jangka pendek. Bursa saham juga mencatat volatilitas tinggi, terutama pada sektor perbankan dan properti yang sangat sensitif terhadap iklim politik.
Investor asing mulai menahan diri untuk menanamkan modal baru, menunggu kejelasan arah pemerintahan. Padahal, Thailand selama ini menjadi magnet investasi asing langsung (FDI) di sektor manufaktur, otomotif, dan elektronik—industri yang menopang ekspor negara itu.
Sektor pariwisata, yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Thailand, juga berpotensi terguncang. Wisatawan mancanegara masih ingat bagaimana gelombang protes politik pada 2014 membuat kunjungan ke Bangkok dan Phuket anjlok drastis. Kini, kekhawatiran yang sama kembali menghantui industri perhotelan dan penerbangan.
Ekonom lokal memperingatkan bahwa jika krisis politik ini berlarut-larut, Thailand bisa kehilangan momentum pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Situasi ini akan berdampak langsung pada lapangan kerja, terutama bagi kelas menengah ke bawah yang sangat bergantung pada stabilitas ekonomi domestik.
Persimpangan Jalan
Krisis ini menempatkan Thailand di persimpangan jalan: melanjutkan tarik-menarik kekuasaan di kalangan elit yang berisiko memperpanjang instabilitas, atau mencari konsensus baru yang bisa mengembalikan legitimasi politik sekaligus memperkuat peran Bangkok di ASEAN.
Namun jika sejarah menjadi rujukan, jalan damai Thailand hampir selalu terhambat oleh bayang-bayang kudeta militer, intervensi yudisial, dan siklus jatuh-bangun dinasti politik. Pertanyaannya kini: apakah Thailand bisa memutus lingkaran setan ini, atau justru kembali terjerumus dalam spiral krisis yang tak berkesudahan?
