Di Koalisi Indonesia Bersatu, ada LBP. Jd ini firmed dan semakin telanjang, adalah sebagai representasi Jokowi (!?) Bahkan diperkuat hingar-bingar Capres yg akan disusung adalah Ganjar Pranowo. Artinya KIB diametral sedang melawan dan menporak porandakan siasah PDIP. Dalam istilah baru, saya sebut sebagai “tikai siasah” (baku gempur politik). Presisinya adu amuk dalam kandang sendiri.
Sementara disisi infrastructure politik, rakyat memiliki selerasa sendiri. Sesuai dengan system presidential, orang memilih orang, maka pilihan rakyat pun tidak seirama dan selaras dengan calon-calon hidangan parpol-parpol oligarchist
Jadi potret diatas tersebut adalah apa yang dikatakan oleh Mahfud MD, yaitu system yang sedang kita anut sekarang ini adalah “bahkan malaikatpun, bila masuk dan bermain dalam system ini, akan menjadi Iblis”.
Jadi artinya, siapapun kedepan yang akan memimpin, bila tidak faham akar masalah bangsa yang otentik, maka situasi ngiblis itu, tidak akan pernah berubah.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi di acara Projo yang menyatakan “Ojo Kesusu” dapat dimaknai sebagai perang terbuka kepada kandidat yang mulai digaungkan oleh PDIP. “Dapat dimaknai perang terbuka kepada kandidat yang mulai digaungkan oleh PDIP yakni Puan Maharani. Ganjar yang tidak diundang pada saat pertemuan-pertemuan yang digelar oleh PDIP, namun justru diundang dan hadir dalam acara Projo,” ujar Saiful melalui keteranganya, Minggu (22/05/2022).
Politisi PDIP sebut Jokowi penguasa bebal dan tidak baik. Keretakan hubungan Presiden Jokowi dan PDIP mulai terungkap. Jokowi diketahui tidak lagi mendengar masukan PDIP selaku partai pengusung di Pilpres 2019. Hal tersebut terungkap dari pernyataan politisi PDIP, Masinton Pasaribu yang mengaku selalu mengingatkan Jokowi untuk mengelola negara sesuai dengan fungsi ketatanegaraan Indonesia.
“Kita ini bukan menganut sistem parlementer. Parlementer itu perdana menteri dipilih oleh parlemen, dia memperoleh mandat rakyat hasil Pemilu. Nah ini kan kacau,” ujar Masiton saat diwawancarai Refly Harun dalam pdcast di kanal youtubenya.
Pilpres memang masih di tahun 2024, tapi koalisi adalah cara cepat menggandeng sekutu, sekaligus untuk “cek ombak”. Dengan begitu, ada waktu yang cukup menyusun strategi pemenangan kandidat di panggung pilpres. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada Pasal 222 tercantum jelas, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.
Saat ini di parlemen ada sembilan partai, setelah lolos ambang batas parliament threshold 4 persen pada Pemilu 2019. Suara terbesar diraih PDIP yang meraih 19,33 persen, diikuti Gerindra 12,57 persen, Golkar 12,31 persen, PKB 9,69 persen, Nasdem 9,05 persen, PKS 8,21 persen, Demokrat 7,77 persen, PAN 6,84 persen, dan PPP 4,52 persen. Mencermati persentase perolehan suara secara nasional, tiada partai yang mandiri yang dapat mengajukan capres-cawapres. Namun berdasarkan klausul jumlah kursi di DPR, PDIP menjadi satu-satunya partai yang dapat mengajukan capres-cawapres. Kursi PDIP di DPR ada 128 kursi atau 22,26 persen. Jumlah itu melampaui syarat 20 persen jumlah kursi atau 115 kursi dari total 575 kursi di DPR. Gerindra di peringkat kedua cuma punya 75 kursi. Dengan demikian, Gerindra dan tujuh partai lainnya tidak dapat mengajukan capres-cawapres secara mandiri. Tidak ada pilihan lain bagi delapan partai di DPR itu selain berkoalisi.
(Dr M Subhan SD | Direktur PolEtik Strategic)
