Fusilatnews – Dalam panggung politik negeri ini, selalu ada tokoh yang mencuat bukan karena pencitraan, melainkan karena keberaniannya menabrak kebiasaan lama. Kali ini, nama Purbaya Yudhi Sadewa berada di pusat pusaran itu. Ia bukan sosok flamboyan atau penggila kamera. Tapi dalam waktu singkat setelah menjabat Menteri Keuangan, namanya jadi perbincangan—bukan karena janji manis, melainkan karena tindakan yang berisiko membuatnya punya banyak musuh.
Dulu, Purbaya diminta waktu tiga bulan untuk menunjukkan hasil kerja. Kini, publik menilai ia mulai menepati janji itu, bahkan dengan cara yang tidak populer di kalangan elite daerah.
Gelombang TKD dan Badai Protes
Sumber riuh datang dari kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang dipangkas signifikan dalam rancangan APBN 2026. Anggaran yang semula mencapai ratusan triliun itu dikurangi hampir seperlima. Bagi sebagian kepala daerah, kebijakan itu terasa seperti hukuman. Mereka beralasan, pemotongan akan mengganggu belanja pembangunan, menunda proyek, dan menekan roda ekonomi di daerah.
Namun Purbaya bersikukuh. Ia menilai, selama ini banyak daerah terlalu bergantung pada pusat, sementara serapan anggarannya rendah dan laporan keuangannya tidak akurat. Ia menegaskan bahwa dana publik bukan warisan yang bisa dihabiskan tanpa tanggung jawab. “Kalau ingin dana tetap besar, tunjukkan kinerja yang besar juga,” ujarnya dalam sebuah kesempatan.
Langkah itu membuatnya dimusuhi sebagian kepala daerah—terutama mereka yang terbiasa nyaman dengan transfer dana tanpa pengawasan ketat. Tapi justru dari situ, simpati rakyat mulai tumbuh.
Antara Tegas dan Kagetan
Beberapa minggu setelah kebijakan itu diumumkan, Purbaya sempat tergelincir lidah ketika menanggapi tuntutan publik yang menyebut “17+8 Tuntutan Rakyat.” Ia menganggap suara itu hanya datang dari sebagian kecil masyarakat. Kritik deras pun mengalir. Tapi yang menarik, Purbaya tak menutupi kesalahannya. Ia meminta maaf secara terbuka, mengakui dirinya “menteri baru yang kadang kagetan”.
Sikap itu, di mata publik, justru menunjukkan sisi manusiawi yang jarang dimiliki pejabat tinggi. Dalam survei opini publik yang dirilis awal Oktober, tingkat kepercayaan terhadap dirinya melonjak menjadi 62 persen—angka yang tergolong tinggi untuk pejabat baru dengan keputusan tak populer. Di media sosial, tagar #PurbayaBerani sempat menjadi perbincangan, dipenuhi komentar yang menyebutnya “menteri yang tidak mencla-mencle”.
Efek Ekonomi dan Keberanian Politik
Pemangkasan TKD berdampak beragam di tiap wilayah. Daerah dengan basis industri dan pendapatan asli tinggi relatif tak terpengaruh, bahkan sebagian menilai langkah ini mendorong efisiensi. Tapi di daerah yang bergantung penuh pada dana pusat—seperti beberapa kabupaten di Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara—efeknya terasa nyata. Pemerintah daerah terpaksa memangkas proyek infrastruktur dan menunda pengadaan fasilitas publik.
Namun, jika ditarik ke gambaran lebih luas, efek jangka panjangnya mulai terlihat positif. Belanja daerah mulai diarahkan ke sektor produktif, bukan sekadar seremonial dan perjalanan dinas. Kinerja serapan meningkat di sejumlah provinsi, menandakan bahwa efisiensi yang dipaksa itu mulai berbuah hasil.
Dalam rapat kabinet terakhir, Presiden sempat memuji langkah tegas Purbaya sebagai “angin segar dalam tata kelola fiskal nasional”. Tapi di balik pujian itu, Purbaya tahu bahwa dukungan politik terhadap dirinya tak sepenuhnya solid. Beberapa partai pendukung pemerintah mulai menganggap sikap kerasnya bisa mengganggu harmoni politik yang selama ini dijaga rapat.
Dari Kantor Pajak hingga Cukai Rokok
Sementara badai TKD belum reda, Purbaya membuat gebrakan lain: membersihkan Direktorat Jenderal Pajak dari pegawai yang menerima suap. Ia memecat belasan pejabat eselon dan menyeret beberapa kasus ke ranah hukum. Tak berhenti di sana, ia menunda kenaikan cukai rokok untuk tahun depan dan menambah tim pengawasan rokok ilegal.
Kebijakan itu dianggap “anti-populis” oleh sebagian pengusaha besar, tapi justru memunculkan dukungan dari kelompok buruh dan masyarakat bawah. Seorang pengamat fiskal menyebut langkah-langkah Purbaya sebagai bentuk “ekonomi berani”—memilih jalan sulit tapi bersih.
Musuh Banyak, Tapi Daya Hidup Panjang
Fenomena pejabat yang berani dimusuhi karena bersikap tegas bukan hal baru di Indonesia. Tapi dalam suasana politik yang kian pragmatis, sosok seperti Purbaya menjadi langka. Di negeri di mana banyak pejabat lebih sibuk menjaga citra dan menghindari konflik, munculnya figur yang tidak takut kehilangan dukungan elite adalah anomali.
Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa mereka yang benar sering kali berdiri sendirian. Tapi dukungan rakyat yang tumbuh spontan bisa menjadi kekuatan yang jauh lebih kokoh daripada posisi di kabinet.
Kesimpulan
Kisah Purbaya dan TKD memperlihatkan benturan dua paradigma: antara politik pencitraan dan politik tanggung jawab. Ia mungkin belum sempurna, tapi keberaniannya menegakkan disiplin fiskal di tengah tekanan politik menunjukkan bahwa kepemimpinan yang jujur masih mungkin tumbuh.
Rakyat kini tampaknya mulai bisa membedakan—antara pejabat yang pandai tersenyum tapi tak berani menindak, dengan pejabat yang mungkin keras tapi tulus memperjuangkan perubahan. Dalam politik yang serba abu-abu, keberanian untuk tidak disukai bisa jadi bentuk baru dari integritas.
Dan Purbaya, setidaknya untuk saat ini, sedang berdiri di garis itu—sendirian, tapi tidak tanpa rakyat di belakangnya.
