Jakarta, Fusilatnews – Presiden Prabowo Subianto tidak hanya kembali gagal memahami, tetapi juga membuat pernyataan yang kontroversial terkait aksi demonstrasi pada akhir Agustus hingga awal September lalu.
“Presiden kembali gagal memahami akar persoalan yang menjadi penyebab aksi demonstrasi massa, yaitu mengatakan para demonstran ‘bukan aktivis, bukan pejuang demokrasi, bukan pejuang keadilan. Mereka hatinya jahat, they’re evil (mereka jahat), mereka zalim, mereka ingin buat kekacauan, mereka ingin mengadu domba’. Dengan kata lain, Presiden jelas tidak mengakui bahwa penyebab meluapnya kemarahan publik dan mahasiswa pada saat itu adalah akibat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri yang tidak berpihak kepada rakyat,” kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra, Selasa (30/9/2025).
Lebih dari itu, kata Ardi, Prabowo hingga saat ini enggan untuk mengungkap dalang dibl balik peristiwa kerusuhan dan penjarahan pada akhir Agustus dan awal September lalu.
“Kedua hal tersebut tentu kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Di satu sisi menuduh demonstran sebagai perusuh atau ‘evil’, tetapi di sisi lain tidak bersedia mengungkap dalang di balik peristiwa kelam yang telah mengakibatkan jatuhnya sepuluh korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil,” sesalnya.
Padahal, kata Ardi, berdasarkan berbagai bukti yang beredar di media maupun terekam oleh kamera warga dan tersebar di media sosial, kuat dugaan bahwa aksi demonstrasi warga yang mulanya damai berubah menjadi rusuh akibat adanya pihak yang memprovokasi atau menunggangi kemarahan publik tersebut.
“Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa tanpa mekanisme investigasi yang independen, kebenaran sering kali terdistorsi, bahkan terkubur oleh narasi resmi negara yang hanya menekankan stabilitas dan keamanan,” jelasnya.
Ia menilai tuduhan Presiden terhadap para demonstran atau publik yang meluapkan kekecewaan dan amarahnya pada akhir Agustus dan awal September lalu dapat memperburuk situasi kebebasan berserikat dan berekspresi di Indonesia.
“Pernyataan Presiden tersebut terlihat memiliki paradigma yang cenderung antikritik dan aspirasi yang disampaikan publik. Pada titik ini, sangat beralasan bagi publik mencurigai bahwa Presiden dengan sengaja tidak membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menutupi dalang di balik kerusuhan pada demonstrasi akhir Agustus dan awal September lalu. Sebaliknya, hanya dengan membentuk TPF, Presiden bisa lepas dari tuduhan menutupi dalang di balik kerusuhan dalam demonstrasi akhir Agustus dan awal September lalu,” tandasnya.
