Fusilatnews – Setiap rezim kerap melahirkan jargon baru untuk menunjukkan keberpihakannya pada rakyat. Setelah proyek food estate yang dipromosikan sebagai jalan menuju kedaulatan pangan namun berakhir dengan deforestasi, gagal panen, serta konflik lahan, kini muncul program Makan Bergizi Gratis. Program ini diklaim sebagai solusi gizi bagi anak sekolah, sekaligus instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, jika dicermati dari berbagai aspek, program ini berpotensi mengulang jejak kegagalan food estate: gemerlap di retorika, keropos di realitas.
1. Anggaran yang Minim, Target yang Terlalu Ambisius
Program sebesar pemberian makan bergizi bagi jutaan pelajar jelas membutuhkan dana raksasa. Namun, anggaran yang tersedia justru jauh dari memadai. Skema yang ditawarkan pemerintah lebih condong pada uji coba kecil dengan alokasi terbatas, tanpa kepastian kesinambungan jangka panjang. Sama seperti food estate yang menghabiskan puluhan triliun rupiah tanpa menghasilkan lumbung pangan, Makan Bergizi Gratis juga rawan menjadi proyek coba-coba yang berhenti di tengah jalan. Apa jadinya jika sumber anggaran kering sebelum target tercapai? Yang tersisa hanyalah angka klaim di atas kertas.
2. Budaya Korupsi: Dari Pupuk hingga Kotak Makan
Indonesia punya catatan panjang tentang program sosial yang digerogoti korupsi. Dari bantuan sosial hingga pupuk subsidi, praktik penyunatan anggaran dan pengadaan fiktif sudah seperti penyakit menahun. Maka tak berlebihan bila publik cemas program Makan Bergizi Gratis akan bernasib sama. Dengan rantai distribusi yang panjang—mulai dari penyedia bahan pangan, kontraktor katering, hingga sekolah penerima—celah korupsi semakin lebar. Alih-alih menyehatkan anak bangsa, program ini bisa saja hanya menggemukkan rekening segelintir elit.
3. Kasus Keracunan Massal: Alarm Kualitas dan Pengawasan
Sejarah program makan bersama di sekolah juga tidak lepas dari tragedi. Beberapa kali publik dikejutkan kasus keracunan massal akibat konsumsi makanan yang tidak higienis. Dari Jawa Barat hingga Nusa Tenggara Timur, puluhan siswa dilarikan ke rumah sakit usai menyantap makanan dari program serupa. Jika aspek pengawasan, standar higienitas, dan jalur distribusi tidak ketat, maka Makan Bergizi Gratis justru menghadirkan malapetaka baru: anak-anak yang seharusnya sehat, malah terbaring lemah di ruang IGD.
4. Bayang-Bayang Food Estate
Kegagalan food estate memberi pelajaran pahit: proyek raksasa yang dipaksakan tanpa kajian mendalam berakhir sia-sia. Hutan habis, tanah rusak, masyarakat kecewa, dan negara merugi. Pola serupa kini terlihat pada Makan Bergizi Gratis. Program besar dengan narasi mulia, namun tanpa peta jalan jelas, strategi implementasi yang matang, dan integritas aparat pelaksana. Jika pola lama diulang, maka hasilnya akan sama: kegagalan.
Penutup
Makan adalah kebutuhan dasar, gizi adalah fondasi masa depan. Namun ketika keduanya dijadikan proyek politik tanpa perencanaan matang, maka yang tersisa hanyalah ilusi. Program Makan Bergizi Gratis seharusnya tidak jatuh ke jurang yang sama seperti food estate. Transparansi anggaran, keterlibatan masyarakat, pengawasan ketat, dan desain kebijakan berbasis bukti harus menjadi syarat mutlak. Jika tidak, maka jargon “bergizi” hanya akan tinggal nama, sementara bangsa kembali menelan pil pahit: kegagalan yang berulang.
Gambaran kegagalan proyek Food Estate:
🔍 1. Hasil Produksi Tidak Memuaskan dan Gagal Panen
- Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah dan Gunung Mas yang dikelola Kemenhan, terutama untuk singkong dan gandum, dinyatakan gagal berat karena minmalnya produktivitas, tidak adanya skema pembebasan lahan, serta perencanaan yang buruk.
- Contoh di Kalimantan Tengah: produktivitas padi hanya 0,89 ton GKP/ha, jauh di bawah rata-rata nasional yang bisa mencapai 5-6 ton.
- Pemaksaan pola tanam dan penggunaan lahan yang belum siap (tanah gambut berat, drainase buruk, tanpa irigasi memadai) memicu gagal panen massal dan penurunan kualitas tanah.
🌳 2. Deforestasi dan Kerusakan Lingkungan Serius
- Pembukaan lahan untuk proyek Food Estate memicu penghilangan hutan, termasuk hutan lindung dan lahan gambut. Di Gunung Mas dan Kapuas saja tercatat deforestasi lebih dari 1.500 hektar menurut WALHI dan Pantau Gambut.
- Dampak terburuk termasuk hilangnya fungsi resapan air, menyebabkan banjir saat musim hujan seperti yang dilaporkan oleh komunitas lokal.
- Proyek ini meningkatkan emisi karbon, merusak keanekaragaman hayati (endemis Papua, gambut), serta mencemari air tanah hingga berisiko merusak rantai makanan.
👥 3. Kurangnya Pelibatan Masyarakat dan Ketidakjelasan Kepemilikan Lahan
- Warga setempat di beberapa lokasi proyek tidak dilibatkan dalam perencanaan sehingga muncul konflik lahan dan kebingungan dalam manfaat ekonomi proyek.
- Tidak ada pelibatan luas dalam rekrutmen petani; beberapa lahan hanya dikelola oleh militer atau kontraktor, bukan komunitas setempat.
⚙️ 4. Perencanaan dan Implementasi Ngebut dan Tidak Matang
- Tidak ada integrasi yang kuat antara instansi teknis (seperti Dinas Pertanian dan Kehutanan). Studi lingkungan (AMDAL, HMMA, KLHS) banyak yang belum lengkap atau dipaksakan.
- Berbagai pihak termasuk Mahfud MD dan Cak Imin (Muhaimin Iskandar) menyebut proyek ini sebagai “gagal” karena dilaksanakan di lahan besar tapi tanpa petani atau infrastruktur memadai.
- Negara malah lebih bagus bekerja pada lumbung lokal dan optimasi pertanian yang telah ada (seperti lahan milik rakyat).
💰 5. Anggaran Besar, Hasil Tidak Proporsional
- Proyek Food Estate melibatkan dana lebih dari Rp108 triliun, namun beberapa satelit proyek, termasuk Food Estate Kemenhan, tidak menerima anggaran APBN penuh seperti klaim dari Tim Kampanye Nasional Prabowo–Gibran (TKN). (
- Pemerintah mengakui adanya proyek yang berhasil sebagian, tapi hasilnya masih di bawah ekspektasi dan terjadi di sejumlah lokasi yang tidak dikelola Kemenhan.
🧭 6. Ikhtisar Kegagalan Program Menurut Pengamat dan Media
| Lokasi | Instansi Pengelola | Hasil Panen | Konflik & Kritik Utama |
|---|---|---|---|
| Gunung Mas (Kalteng) | Kemenhan | Singkong & gandum gagal panen | Kurangnya kajian lingkungan dan pembebasan lahan |
| Pulang Pisau & Kapuas | Kementan | Padi meningkat 3 → 5 ton/ha | Bukan lokasi Kemenhan, dianggap sedikit berhasil |
| Humbahas, Pakpak | Kementan | Akses buruk dan drop produktivitas | Jalan rusak, petani tidak dilibatkan |
| Merauke (Sumsel) | Kementan | Produksi holtikultura sedang | Diklaim tidak deforestasi oleh Hashim Djojohadikusumo |
| Jawa Baratt (Cianjur) | Kemenhan+Kementan | Jagung 7-8 ton/ha | Hanya 54 ha → small scale, bukan skala nasional |
📌 Kesimpulan:
✅ “Proyek Food Estate yang melibatkan Kemenhan memang telah gagal mencapai tujuannya dalam banyak aspek: hasil produksi, integrasi sosial, dan pelestarian lingkungan. Ia mengesankan sebagai proyek simulasi pertanian skala besar yang dijalankan tanpa konsultasi sains memadai.”
❗ Kegagalan ini bukan hanya kegagalan teknis, tapi juga kegagalan visi: pembangunan berskala besar tanpa memperkuat basis pertanian lokal, ekosistem, dan masyarakat adat.
