Oleh: Malika Dwi Ana
Program Makan Siang Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang sebagai terobosan ideologis untuk menyelamatkan anak-anak dan ibu hamil dari jerat kemiskinan gizi, kini justru menjadi cerminan kegagalan tata kelola yang memalukan. Di tangan Presiden Prabowo Subianto, MBG seharusnya menjadi mercusuar harapan: anak-anak sekolah terpenuhi gizinya, ibu hamil terlindungi dari stunting, dan bangsa melangkah menuju generasi emas. Namun, apa yang terjadi? MBG bukan lagi singkatan dari “bergizi,” melainkan ejekan baru: beracun!
Proyek vs Program: Mana yang Dikejar, Cuan atau Ideologi?
Dalam dunia manajemen, proyek adalah soal eksekusi teknis: anggaran, jadwal, dan target spesifik. MBG sebagai proyek melibatkan pembangunan dapur, pengadaan bahan makanan, dan logistik. Ini adalah wilayah “cuan”—dana mengalir, kontrak dibagikan, dan peluang korupsi mengintip. Sebaliknya, program adalah visi jangka panjang, berpijak pada kebermanfaatan sosial dan nilai ideologis. MBG sebagai program seharusnya tentang gizi anak-anak, pemberdayaan komunitas, dan pengentasan stunting. Sayangnya, MBG tersandung di ranah proyek: serampangan, sembrono, dan penuh skandal. Apa yang salah? Semuanya! Alih-alih memanfaatkan kantin sekolah, dapur pesantren, atau UMKM lokal—yang sudah terbukti mampu menyediakan makanan layak—pemerintah memilih membangun dapur-dapur baru. Keputusan ini bukan hanya boros, tetapi juga bencana. Ribuan dapur ternyata tidak memenuhi standar mutu kuliner. Lebih parah lagi, laporan mengungkap adanya dapur palsu—bayangkan, infrastruktur fiktif yang hanya ada di kertas demi menyerap anggaran. Demi apa? Jelas bukan demi anak-anak yang kelaparan atau ibu hamil yang kekurangan gizi. Ini soal cuan, bukan cita-cita.
Struktur Anggaran: Ladang Korupsi atau Ketidakbecusan?
Struktur anggaran MBG menjadi sasaran kritik tajam, dan bukan tanpa alasan. Dana miliaran yang seharusnya mengalir untuk makanan bergizi malah tersedot ke proyek-proyek misterius. Transparansi? Nol. Akuntabilitas? Hilang entah ke mana. Publik hanya bisa menduga-duga: apakah ini soal korupsi sistematis atau sekadar ketidakmampuan mengelola program sebesar ini? Yang jelas, anggaran yang buram ini menjadi bahan bakar bagi skeptisisme masyarakat. Jika MBG benar-benar untuk rakyat, mengapa laporan keuangannya lebih samar dari kabut pagi?
Keracunan Massal: Bukti Kegagalan yang Mematikan
Puncak tragedi MBG adalah keracunan makanan massal. Ribuan anak sekolah dan ibu hamil menjadi korban, bukan karena gizi buruk, tetapi karena makanan dari dapur-dapur pemerintah yang tidak layak. Standar higienis diabaikan, pengawasan kualitas absen, dan hasilnya adalah bencana kesehatan publik. MBG, yang seharusnya menjadi simbol harapan, kini menjadi momok. Di media sosial dan percakapan sehari-hari, MBG telah berubah makna. “Jangan kasih saya MBG!” kini adalah sindiran pedas untuk makanan berkualitas rendah. Program yang diimpikan sebagai solusi gizi malah menjadi standar paling bawah kuliner—sinonim dengan beracun.
Suara Rakyat: Teriakan Penolakan
Anak-anak, orang tua, dan komunitas tidak tinggal diam. “Mending beli di kantin daripada diracun MBG!” begitu teriak mereka. Sudah banyak yang menyuarakan kekecewaan terhadap program yang lebih mirip petaka daripada janji. Kantin sekolah, yang selama ini mampu menyediakan makanan sederhana namun aman, tiba-tiba terlihat seperti oase di tengah gurun kegagalan MBG. Pesantren, dengan dapur-dapur tradisionalnya, juga terbukti lebih andal daripada dapur-dapur buatan pemerintah. Mengapa pemerintah tidak belajar dari yang sudah ada? Mengapa harus membangun sesuatu yang baru, mahal, dan ternyata sia-sia?
Kredit untuk Prabowo, Tapi Juga Kutukan
Sebagai penggagas, Presiden Prabowo Subianto memang berhak atas kredit jika MBG sukses. Namun, kegagalan ini juga pasti akan melekat padanya. Publik tidak buta: mereka melihat program yang lahir dari visi mulia itu kini tenggelam dalam lumpur mismanagement. MBG bukan lagi soal gizi, tetapi soal ambisi politik yang dieksekusi dengan ceroboh. Jika dibiarkan, program ini tidak hanya akan merusak kepercayaan publik, tetapi juga menjadi noda permanen dalam legacy kepemimpinan Prabowo.
Jalan Keluar: Kembali ke Akar, Dengarkan Rakyat
MBG masih bisa diselamatkan, tetapi hanya dengan perubahan radikal. Pertama, hentikan pembangunan dapur baru yang tidak perlu. Manfaatkan kantin sekolah, dapur pesantren, dan UMKM lokal untuk distribusi makanan. Ini bukan hanya lebih hemat, tetapi juga memberdayakan ekonomi komunitas. Kedua, perketat pengawasan kualitas. Terapkan standar higienis dan gizi yang tidak bisa ditawar, dengan audit independen untuk mencegah kecurangan. Ketiga, transparansi anggaran. Publik berhak tahu ke mana setiap rupiah mengalir. Terakhir, dengarkan rakyat. Anak-anak dan orang tua bukan sekadar penerima manfaat, tetapi juga suara kritis yang bisa membimbing program ini kembali ke jalur yang benar.
Penutup: MBG Harus Kembali Bergizi
MBG seharusnya menjadi program yang membanggakan, bukan bahan tertawaan. Kegagalan ini bukan hanya soal dapur palsu atau makanan beracun, tetapi tentang pengkhianatan terhadap anak-anak dan ibu hamil yang berhak atas masa depan lebih baik. Jika pemerintah tidak segera bertindak, MBG akan terus menjadi simbol ketidakbecusan—dan rakyat, seperti biasa, yang membayar harganya. Presiden Prabowo, bola ada di tangan Anda. Jangan biarkan janji makan bergizi ini berakhir sebagai bencana keracunan.(MDA)
*Lereng Lawu, 30 September 2025
Oleh: Malika Dwi Ana
























