Fusilatnews – Penunjukan Ridwan Kamil (RK) sebagai Gubernur Jawa Barat pernah dianggap sebagai simbol kepemimpinan progresif, namun sorotan publik kini berubah drastis. Setelah lengser dari kursi gubernur, nama RK kembali terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Kali ini, skandal itu menyentuh ranah pribadi dan aset, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp 1,3 miliar dari putra Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie. Menariknya, uang tersebut adalah cicilan pembelian mobil Mercedes-Benz yang dibayarkan oleh RK kepada Ilham.
Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, penyitaan ini menegaskan adanya dugaan aliran uang dari RK yang terkait dengan tindak pidana korupsi. “Artinya ada aliran uang dari saudara RK kepada saudara IH untuk pembelian mobil antik tersebut di mana uang dari saudara RK ini diduga terkait atau bersumber dari dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK,” jelasnya. KPK menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya pemulihan aset sekaligus pembuktian awal.
Kasus ini menyoroti dua persoalan serius sekaligus: korupsi publik dan pencampuran urusan pribadi dengan uang negara. Cicilan Mercy yang dibayarkan RK kepada Ilham bukan sekadar transaksi aset, melainkan simbol bagaimana aliran dana yang merugikan negara bisa terselubung melalui mekanisme personal. Dalam konteks ini, Ilham Habibie menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui asal-usul uang tersebut dan hanya mengikuti prosedur pengembalian aset sesuai permintaan KPK.
Kasus BJB sendiri telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp 222 miliar. Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk eks Dirut BJB Yuddy Renaldi dan beberapa pihak swasta. Meski begitu, RK yang nama dan rumahnya sudah masuk dalam pemeriksaan, masih menjadi figur yang terus diawasi publik karena keterkaitannya dalam aliran uang tersebut.
Peristiwa ini memberi pelajaran penting: jabatan publik, meski pernah menorehkan prestasi, tidak bisa menutup potensi terjerumus dalam praktik korupsi. Publik kini harus menyaksikan bagaimana integritas seorang pemimpin diuji bukan hanya selama masa jabatannya, tetapi juga setelahnya. Penyitaan Rp 1,3 miliar dari Ilham Habibie menjadi simbol awal pengungkapan fakta yang lebih besar, di mana kekayaan pribadi dan kepentingan nonbujeter bisa saling terkait.
Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan moral bagi masyarakat: sejauh mana figur publik dapat dipercaya ketika kekuasaan dan uang mulai bercampur dengan urusan pribadi? Dan yang lebih penting, bagaimana sistem pengawasan bisa memastikan bahwa aliran dana publik tetap berada di jalur yang benar, terlepas dari popularitas atau prestise seorang pejabat?
Usai menjabat, Ridwan Kamil kini harus menghadapi tantangan hukum yang lebih berat dibandingkan politik. Uang, mobil, dan aset yang tampak sepele bisa menjadi bukti awal dari praktik korupsi yang jauh lebih besar. Publik menunggu kepastian: apakah kasus ini hanya akan berhenti pada simbolik penyitaan, ataukah akan membuka babak baru penegakan hukum yang tegas bagi semua pihak, termasuk mantan gubernur yang populer sekalipun.
