Saat ditanya oleh awak media terkait penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjawab singkat, “Kok tanya kepada saya. Bukan urusan saya. Tanya kepada KPK.” Jawaban ini memicu kekecewaan mendalam di tengah masyarakat yang berharap pada kepemimpinan yang tegas dan bertanggung jawab, terutama dalam isu pemberantasan korupsi.
Sebagai wakil presiden, Gibran memegang tanggung jawab moral dan politik untuk mendukung program prioritas pemerintah, termasuk pemberantasan korupsi. Komitmen yang diutarakan oleh Presiden Prabowo Subianto, “Akan kukejar koruptor sampai ke Antartika,” menjadi simbol janji besar yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh jajaran pemerintahan. Namun, jawaban Gibran seolah mengabaikan urgensi masalah tersebut dan menciptakan kesan bahwa dirinya tidak memahami peran strategisnya dalam mendukung agenda pemerintahan.
Ketika seorang pejabat publik berkata, “Bukan urusan saya,” ia tidak hanya menghindari tanggung jawab, tetapi juga gagal memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pemerintah serius dalam menangani kasus ini. Gibran seharusnya menyampaikan pernyataan yang lebih berbobot, seperti, “Kami mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh KPK dan berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan adil dan transparan.” Jawaban seperti ini tidak hanya mencerminkan dukungan terhadap supremasi hukum tetapi juga menunjukkan kepekaan terhadap harapan masyarakat.
Lebih jauh, respons tersebut mengingatkan publik pada gaya komunikasi ayahnya, Presiden Joko Widodo, yang kerap dianggap menghindar dari pertanyaan sulit. Gaya ini, bila diteruskan oleh Gibran, hanya akan memperkuat persepsi negatif bahwa ia tidak lebih dari bayang-bayang kepemimpinan Jokowi yang dianggap kurang responsif terhadap isu-isu strategis.
Masyarakat Indonesia yang lelah dengan korupsi membutuhkan pemimpin yang tidak hanya bersih tetapi juga tegas dalam menyampaikan komitmen melawan korupsi. Wakil presiden seharusnya menjadi simbol integritas yang mampu meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah benar-benar berada di pihak rakyat. Jawaban seperti yang disampaikan Gibran justru menjadi antitesis dari semangat pemberantasan korupsi yang dijanjikan oleh Prabowo dan pemerintahan koalisinya.
Di masa depan, Gibran perlu lebih berhati-hati dalam merespons isu-isu sensitif. Tanggung jawabnya bukan hanya sebagai pendamping presiden, tetapi juga sebagai penjaga moralitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan menyampaikan pernyataan yang membangun, mendukung supremasi hukum, dan menguatkan agenda pemberantasan korupsi, Gibran dapat membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar pelengkap dalam pemerintahan, melainkan pemimpin yang memahami tugas dan tanggung jawabnya. Jika tidak, ia hanya akan dikenang sebagai figur yang tidak mampu menjawab ekspektasi masyarakat di masa-masa penting seperti ini.
