Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) sebagai Ketua Dewan Ekonomi dan Penasihat Presiden untuk urusan digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Pengangkatan Luhut ini mendapat sorotan karena peran pentingnya dalam dunia politik dan ekonomi Indonesia.
Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, menilai bahwa posisi dan peran Luhut memang sulit digantikan. Ia menyebut bahwa Luhut adalah figur yang berpengalaman, memiliki jejaring relasi yang kuat, dan sangat tangguh dalam negosiasi serta eksekusi kebijakan. Hal ini membuatnya sulit dicari pengganti yang setara.
“Saya mendengar dari sejumlah investor, ketika Prabowo terpilih menjadi presiden, muncul pertanyaan, ‘Who is the next Luhut?’ Pasar melihat LBP sebagai ‘man of action’,” ujar Hendrawan pada Selasa, 22 Oktober 2024. Menurutnya, para investor memiliki keyakinan bahwa Luhut mampu memberikan stabilitas di tengah kondisi ekonomi yang sering kali bergejolak.
Selain itu, Hendrawan juga menyebut bahwa keberlanjutan peran Luhut, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, memberikan sinyal positif kepada pasar. Hal ini diperlukan untuk menenangkan kekhawatiran investor terhadap pembentukan kabinet baru di bawah pemerintahan Prabowo yang dianggap “supertambun” dan bisa membuat kondisi ekonomi menjadi lebih rumit.
Luhut sendiri dikenal sebagai figur yang kuat dalam pemerintahan, bahkan di era sebelum Prabowo menjadi presiden. Penunjukannya sebagai Ketua Dewan Ekonomi dan Penasihat Presiden mempertegas perannya yang terus relevan dalam lingkup pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Dua jabatan penting yang dipegangnya ini menempatkannya sebagai sosok kunci dalam menjalankan program-program strategis nasional.
Dengan pengalaman panjang di berbagai bidang, terutama dalam diplomasi dan ekonomi, Luhut diharapkan dapat mengawal berbagai program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan investasi, digitalisasi, dan teknologi pemerintahan.
Penunjukan Luhut juga menambah spekulasi bahwa figur-figur penting dari pemerintahan sebelumnya masih akan memiliki peran signifikan dalam pemerintahan baru, membawa kontinuitas dalam beberapa kebijakan yang penting untuk stabilitas ekonomi.
