Fusilatnews – Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KACJB) sejak awal dipamerkan bak trofi prestasi nasional. Spanduknya merah-putih, pidatonya patriotik, narasinya futuristik. Indonesia, kata mereka, telah melompat jauh ke depan. Tapi satu pertanyaan mendasar tak pernah dijawab dengan jujur: itu kereta cepat milik siapa, sebenarnya?
Karena semakin lama dipandangi, KACJB lebih mirip etalase—bukan milik kita, tapi kita yang bayar mahal untuk memajangnya.
Teknologi China, Utang Indonesia, Tepuk Tangan Pejabat
Mari kita luruskan sejak awal. Kereta cepat itu bukan hasil inovasi Indonesia. Teknologinya milik China. Desainnya China. Sistemnya China. Bahkan standar operasional dan pemeliharaannya masih bergantung pada China. Indonesia? Kebagian peran sebagai pembayar, peminjam, dan pemromosi.
Ironisnya, proyek ini dijual ke publik sebagai simbol kemandirian dan kemajuan. Padahal, dari sisi teknologi, kita hanya konsumen mahal yang dipaksa bangga.
Lebih tragis lagi, kebanggaan itu dibiayai utang. Bukan utang kecil. Bukan pula utang strategis yang membangun ekosistem industri nasional. Ini utang untuk proyek prestise, yang manfaat sosial-ekonominya masih diperdebatkan, tapi cicilannya nyata dan panjang.
Dari “Tanpa APBN” ke “APBN Juga Akhirnya”
Narasi awal proyek ini nyaris heroik: tanpa APBN. Pemerintah berdiri gagah sambil meyakinkan publik bahwa negara tidak akan menanggung beban. Kenyataannya? APBN tetap masuk, baik langsung maupun tidak langsung—melalui penjaminan, penyertaan modal negara, hingga risiko fiskal yang kini mengendap rapi di bawah karpet.
Ini bukan sekadar perubahan skema pembiayaan. Ini kebohongan politik yang dikemas bertahap, agar publik tidak kaget saat tagihan datang.
Pameran Infrastruktur, Tapi Siapa yang Bisa Naik?
Kereta cepat itu cepat—tapi tak semua rakyat bisa ikut ngebut. Tarifnya tidak ramah kelas pekerja. Jalurnya elitis. Dampaknya terbatas. Ia tidak menyentuh persoalan mendasar transportasi publik nasional yang amburadul: kereta ekonomi yang penuh sesak, rel rusak di daerah, konektivitas antarwilayah yang timpang.
Apa gunanya satu proyek super-cepat jika mayoritas rakyat masih berjalan lambat karena negara absen di kebutuhan dasar?
KACJB adalah monumen ketimpangan: cepat untuk segelintir, lambat untuk kebanyakan.
Siapa Untung, Siapa Menanggung?
Kontraktor asing untung. Pemasok teknologi untung. Elite politik untung citra.
Rakyat? Menanggung cicilan, menanggung risiko, menanggung narasi palsu.
Lebih menyakitkan lagi, proyek ini dipromosikan seolah-olah keberhasilannya otomatis milik bangsa. Padahal, kerugian dan risikonya jelas-jelas ditanggung publik, sementara kontrol dan keunggulan teknologinya tetap di luar negeri.
Kalau ini bisnis, kita ini bukan partner—kita penyewa mahal yang diminta berterima kasih.
Esensi KACJB: Negara Jadi Marketing Agency
Pada titik ini, sulit menolak kesan bahwa negara telah berubah fungsi: dari pelayan publik menjadi agen pemasaran proyek asing. Presiden, menteri, BUMN—semua tampil sebagai sales yang menjual mimpi modernitas, tanpa transparansi penuh soal harga sebenarnya.
Ini bukan pembangunan berbasis kebutuhan rakyat. Ini pembangunan berbasis ego kekuasaan dan obsesi warisan politik.
Penutup: Kereta Cepat, Tapi Arah Salah
Kereta cepat bukan masalah. Teknologi asing bukan dosa. Kerja sama internasional bukan aib.
Yang menjadi masalah adalah ketika proyek mahal dipaksakan, dipoles, dan dipamerkan—tanpa kejujuran, tanpa prioritas, dan tanpa keberpihakan nyata pada rakyat.
Jadi, whoose kereta cepat itu?
Bukan sepenuhnya milik China.
Bukan sepenuhnya milik Indonesia.
Ia milik ambisi, dibiayai utang, dan dipromosikan dengan retorika kosong.
Cepat jalannya.
Mahal ongkosnya.
Dan entah ke mana arah bangsa ini dibawa.
