Jakarta – Fusilatnews – Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan akan memecah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menjadi dua instansi terpisah pada masa pemerintahannya
Hal ini diungkapkan oleh Yusril Ihza Mahendra setelah pertemuannya dengan Prabowo, di mana ia diminta untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
“Jadi Menko Polhukam yang selama ini ada itu dipecah dua. Ada Menko Politik dan Keamanan, dan satu lagi adalah Menko Hukum dan HAM,” ujar Yusril kepada wartawan, Senin (14/10/2024).
Yusril menjelaskan, pemisahan kementerian ini telah lama didiskusikan oleh pihak Prabowo dan telah melewati kajian mendalam.
Dengan adanya pemisahan ini, Kemenko Hukum dan HAM diharapkan dapat lebih fokus pada pengembangan dan penegakan hukum, terpisah dari urusan politik dan keamanan.
Kemenko Hukum dan HAM juga akan mengkoordinasikan beberapa kementerian dan lembaga, termasuk yang berkaitan dengan keimigrasian dan lembaga pemasyarakatan
“Tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM. Tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah,” kata Yusril. “Imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar. Itu dibuat koordinasi oleh Kementerian Koordinator Hukum dan HAM,” pungkasnya.
Pertemuan Tokoh Politik di Kediaman Prabowo Sebagai informasi, sejumlah tokoh politik mengunjungi kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024
Kedatangan mereka berlangsung mulai pukul 15.00 WIB untuk bertemu Prabowo, dan menarik perhatian publik terkait kemungkinan penempatan mereka dalam kabinet mendatang.
Beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Nusron Wahid, Saifullah Yusuf, Yandri Susanto, Fadli Zon, Prasetyo Hadi, Natalius Pigai, dan Maruar Sirait.
Pertemuan itu berlangsung singkat, dan hingga berita ini ditulis, Nusron, Saifullah Yusuf, Yandri, serta Fadli Zon telah meninggalkan lokasi.
Sementara itu, Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Prabowo ingin mengintegrasikan data Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi satu kesatuan. Ia mengaku telah menerima tawaran untuk bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran, namun enggan menjelaskan lebih perinci mengenai posisinya.
