M Yamin Nasution, S.H
Advokat | Counsel at Law
M Yamin Nasution, S.H𝐼𝑛𝑔𝑎𝑡𝑘𝑎ℎ 𝑘𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑃𝑎𝑘 𝐴𝑔𝑢𝑠, 𝑠𝑒𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑢𝑟𝑛𝑎𝑤𝑖𝑟𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑏𝑢ℎ𝑛𝑦𝑎 𝑘𝑖𝑛𝑖 𝑏𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙𝑢𝑡 𝑐𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑘, 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑖𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛, 𝑏𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑔𝑖 𝑠𝑒𝑏𝑎𝑔𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑎𝑔𝑎 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚, 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑖𝑛𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑎𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑡𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖? 𝐷𝑖 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑘 𝑘𝑖𝑙𝑎𝑢 𝑑𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛 “𝑚𝑎𝑛𝑢𝑠𝑖𝑎 𝑠𝑖𝑙𝑣𝑒𝑟” 𝑖𝑡𝑢, 𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑤𝑎𝑦𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑏𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑢𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑛𝑦𝑖 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎. 𝐷𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑘 𝐴𝑔𝑢𝑠 𝑏𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑡𝑢-𝑠𝑎𝑡𝑢𝑛𝑦𝑎: 𝑒𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑚-𝑑𝑖𝑎𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑑𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑆𝐾-𝑛𝑦𝑎, 𝑚𝑒𝑛𝑢𝑘𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑖𝑛𝑖, 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑑𝑖𝑘, 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑤𝑎𝑡 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑎, 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑘𝑢𝑙 𝑘𝑒ℎ𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑘 𝑙𝑎𝑔𝑖 𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑚𝑖𝑛 𝑘𝑒𝑏𝑒𝑟𝑙𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝. 𝐷𝑖 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑖𝑡𝑢, 𝑘𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑝𝑎𝑘𝑠𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎: 𝑎𝑝𝑎𝑘𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑖 𝑘𝑒𝑔𝑎𝑔𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢, 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑟𝑢 𝑐𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛 𝑔𝑒𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑏𝑢𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑝𝑎 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑤𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑟𝑒𝑘𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑃𝑒𝑙𝑖𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔, 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑦𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡?
Tidak ada yang lebih penting dari keselamatan masyarakat selain melahirkan polisi yang profesional. Sebab, pada merekalah negara menitipkan hak paling mendasar yang dibuat dalam satu kata “𝐫𝐚𝐬𝐚 𝐚𝐦𝐚𝐧”. Sejak prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh Robert Peel, keselamatan publik selalu berdiri di atas kualitas kepolisian, bukan semata pada kerasnya hukum atau banyaknya aturan. Polisi yang profesional bukan hanya terlatih menggunakan kekuatan, tetapi juga mampu menahan diri, membaca situasi, dan bertindak proporsional demi melindungi warga. Karena itu, ketika kita berbicara tentang keselamatan masyarakat, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang satu hal yang lebih dalam yaitu:
𝐚𝐩𝐚𝐤𝐚𝐡 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐫𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐚𝐫-𝐛𝐞𝐧𝐚𝐫 𝐦𝐚𝐦𝐩𝐮 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐧𝐭𝐮𝐤, 𝐦𝐞𝐧𝐣𝐚𝐠𝐚, 𝐝𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐫𝐚𝐰𝐚𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐦𝐞 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐧𝐣𝐚𝐝𝐢 𝐠𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐝𝐞𝐩𝐚𝐧𝐧𝐲𝐚?
Di setiap kritik terhadap kepolisian, publik sering berhenti pada kesimpulan yang terlalu sederhana: polisi tidak profesional, polisi arogan, polisi menyimpang. 𝐍𝐚𝐦𝐮𝐧 𝐣𝐚𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐚𝐝𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐥𝐞𝐛𝐢𝐡 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦, 𝐲𝐚𝐢𝐭𝐮 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐬𝐞𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢 𝐚𝐩𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐬𝐢 𝐢𝐭𝐮 𝐝𝐢𝐛𝐞𝐧𝐭𝐮𝐤, 𝐝𝐢𝐛𝐞𝐛𝐚𝐧𝐢, 𝐝𝐚𝐧 𝐝𝐢𝐩𝐚𝐤𝐬𝐚 𝐛𝐞𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚?
Kita menuntut polisi untuk tegas, cepat, dan bahkan siap menggunakan kekuatan mematikan dalam menghadapi kejahatan. Di saat yang sama, kita juga menuntut mereka untuk ramah, tersenyum, humanis, dan melayani. Ini bukan sekadar standar tinggi, melainkan beban psikologis yang kompleks (𝐝𝐮𝐚 𝐩𝐬𝐢𝐤𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐛𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐚𝐧). Dalam literatur kepolisian modern, hal ini dipahami sebagai ketegangan antara 𝑒𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 dan 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑟𝑜𝑙𝑒, dua wajah yang harus dijalankan secara simultan oleh seorang polisi.¹
Sebagaimana ditegaskan oleh Edric H. Dorian dan Cary L. Mitchell dalam 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑃𝑠𝑦𝑐ℎ𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝐼𝑡𝑠 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑜𝑛 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛 𝐿𝑎𝑤 𝐸𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡, efektivitas kepolisian tidak hanya ditentukan oleh pelatihan fisik dan taktis, tetapi sangat bergantung pada stabilitas psikologis, kontrol emosi, dan dukungan institusional yang memadai. Mereka menekankan bahwa tekanan kerja tanpa dukungan psikologis yang sistematis akan menghasilkan disfungsi perilaku dalam organisasi kepolisian.²
Masalahnya, di Indonesia, kita sering menuntut profesionalisme tanpa memperhatikan 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚𝐬𝐢 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐩𝐚𝐧𝐠𝐧𝐲𝐚. Polisi diminta hadir 24 jam, menjangkau ribuan wilayah, menangani konflik sosial, kriminalitas, hingga tekanan politik. 𝐍𝐚𝐦𝐮𝐧 𝐝𝐢 𝐬𝐢𝐬𝐢 𝐥𝐚𝐢𝐧, 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐬𝐞𝐥𝐚𝐥𝐮 𝐦𝐞𝐧𝐲𝐞𝐝𝐢𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐝𝐮𝐤𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐬𝐞𝐣𝐚𝐡𝐭𝐞𝐫𝐚𝐚𝐧 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥.
Dalam studi kepemimpinan kepolisian, Bryn Caless melalui karyanya 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐓𝐨𝐩 menunjukkan bahwa kualitas kepolisian sangat ditentukan oleh nilai, sikap, dan orientasi pimpinan, bukan semata-mata individu di lapangan.³ Ketika struktur kepemimpinan tidak dibangun di atas prinsip meritokrasi dan integritas, maka penyimpangan di tingkat bawah sering kali hanyalah refleksi dari problem di tingkat atas.
Hal yang sama juga ditegaskan oleh Jim Isenberg dalam 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒 𝐿𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝 𝑖𝑛 𝑎 𝐷𝑒𝑚𝑜𝑐𝑟𝑎𝑐𝑦, bahwa kepolisian dalam negara demokratis harus ditopang oleh akuntabilitas, transparansi, dan dukungan institusional yang kuat, karena tanpa itu, polisi akan terjebak dalam tekanan antara tuntutan publik dan realitas internal organisasi.⁴
Lebih jauh lagi, dalam perspektif klasik, Max Weber telah mengingatkan bahwa birokrasi hanya dapat berjalan rasional apabila didukung oleh kepastian karier, stabilitas ekonomi, dan sistem yang impersonal.⁵ Tanpa itu, 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐝𝐨𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐛𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐝𝐚𝐤 𝐛𝐞𝐫𝐝𝐚𝐬𝐚𝐫𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐩𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐛𝐚𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐛𝐚𝐠𝐚𝐢 𝐛𝐞𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐚𝐝𝐚𝐩𝐭𝐚𝐬𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐡𝐚𝐝𝐚𝐩 𝐤𝐞𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤𝐩𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦.
Di titik inilah persoalan menjadi jujur:
𝐤𝐞𝐭𝐢𝐤𝐚 𝐤𝐞𝐬𝐞𝐣𝐚𝐡𝐭𝐞𝐫𝐚𝐚𝐧 𝐣𝐚𝐧𝐠𝐤𝐚 𝐩𝐚𝐧𝐣𝐚𝐧𝐠, 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐚𝐬𝐮𝐤 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐮𝐧, 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐦𝐞𝐦𝐚𝐝𝐚𝐢, 𝐦𝐚𝐤𝐚 𝐣𝐚𝐛𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐛𝐞𝐫𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐫𝐬𝐞𝐩𝐬𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐛𝐚𝐠𝐚𝐢 𝐫𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐚𝐦𝐚𝐧𝐤𝐚𝐧 𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐩𝐚𝐧. 𝐈𝐧𝐢 𝐛𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐦𝐛𝐞𝐧𝐚𝐫𝐚𝐧, 𝐦𝐞𝐥𝐚𝐢𝐧𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐨𝐧𝐬𝐞𝐤𝐮𝐞𝐧𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐢𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐤𝐞𝐥𝐢𝐫𝐮 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐤𝐭𝐮𝐫 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐫𝐚.
Karena itu, 𝐦𝐞𝐧𝐲𝐞𝐝𝐞𝐫𝐡𝐚𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐦𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐞𝐩𝐨𝐥𝐢𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐛𝐚𝐠𝐚𝐢 𝐤𝐞𝐠𝐚𝐠𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐦𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮 𝐚𝐝𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐞𝐤𝐞𝐥𝐢𝐫𝐮𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐬𝐚𝐫 𝐬𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡 𝐛𝐚𝐧𝐠𝐬𝐚 𝐢𝐧𝐢. 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐬𝐢 𝐛𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐝𝐢𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐥𝐮𝐚𝐫 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐫𝐚. Mereka adalah wajah terdepan negara, 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐭𝐚𝐧𝐩𝐚 𝐡𝐞𝐧𝐭𝐢, 𝐛𝐚𝐡𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐭𝐢𝐤𝐚 𝐥𝐞𝐦𝐛𝐚𝐠𝐚 𝐥𝐚𝐢𝐧 𝐭𝐢𝐝𝐮𝐫.
Jika polisi terlihat buruk, maka yang harus diperiksa bukan hanya perilaku mereka, 𝐭𝐞𝐭𝐚𝐩𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐫𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧, 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐢𝐚𝐲𝐚𝐢, 𝐝𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐚𝐰𝐚𝐬𝐢 𝐦𝐞𝐫𝐞𝐤𝐚. Menuntut profesionalisme tanpa memperbaiki sistem adalah kontradiksi yang terus kita pelihara.
Membela kepolisian bukan berarti menutup mata terhadap kesalahan. Justru pembelaan yang paling jujur adalah dengan mengatakan:
𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐚𝐝𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐬𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐣𝐢𝐤𝐚 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐩𝐚𝐧𝐠𝐧𝐲𝐚 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥.
𝐏𝐚𝐝𝐚 𝐚𝐤𝐡𝐢𝐫𝐧𝐲𝐚, 𝐬𝐚𝐲𝐚 𝐬𝐞𝐥𝐚𝐥𝐮 𝐝𝐢𝐥𝐢𝐩𝐮𝐭𝐢 𝐤𝐞𝐩𝐫𝐢𝐡𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐭𝐢𝐚𝐩 𝐦𝐞𝐥𝐢𝐡𝐚𝐭 𝐊𝐞𝐩𝐨𝐥𝐢𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚—𝐬𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢 𝐚𝐩𝐚 𝐩𝐮𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐚𝐠𝐚𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐫𝐞𝐤𝐚 𝐤𝐞𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧, 𝐭𝐞𝐫𝐬𝐢𝐦𝐩𝐚𝐧 𝐛𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐩𝐬𝐢𝐤𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐬 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐤 𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐝𝐢 𝐛𝐚𝐥𝐢𝐤𝐧𝐲𝐚. 𝐊𝐚𝐫𝐞𝐧𝐚 𝐢𝐭𝐮, 𝐬𝐚𝐲𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐢𝐥𝐢𝐡 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐦𝐞𝐧𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚, 𝐦𝐞𝐥𝐚𝐢𝐧𝐤𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐩𝐚𝐧𝐠: 𝐦𝐞𝐧𝐲𝐮𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐛𝐚𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐬𝐚𝐫 𝐝𝐚𝐧 𝐣𝐮𝐣𝐮𝐫—𝐭𝐚𝐧𝐩𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐮𝐭𝐮𝐩 𝐦𝐚𝐭𝐚, 𝐭𝐚𝐧𝐩𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐧𝐚𝐫𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐬𝐚𝐥𝐚𝐡𝐚𝐧, 𝐭𝐞𝐭𝐚𝐩𝐢 𝐣𝐮𝐠𝐚 𝐭𝐚𝐧𝐩𝐚 𝐤𝐞𝐡𝐢𝐥𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐮𝐬𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢 𝐢𝐭𝐮.
Maafkan saya bila tak mampu berbuat lebih selain menulis; semoga kata-kata ini menjangkau bukan hanya ruang publik, tetapi juga kesadaran terdalam, menyentuh rasionalitas batin para pengambil keputusan, antara legislatif dan eksekutif, agar ada keberanian untuk memperbaiki, tidak hanya memaki.
Catatan Kaki
David H. Bayley, Police for the Future (Oxford University Press, 1994).
Cary L. Mitchell & Edric H. Dorian, Police Psychology and Its Growing Impact on Modern Law Enforcement (IGI Global, 2020).
Bryn Caless, Policing at the Top: The Roles, Values and Attitudes of Chief Police Officers (Policy Press, 2011).
Jim Isenberg, Police Leadership in a Democracy (CRC Press, 2015).
Max Weber, Economy and Society (University of California Press, 1978).
