Fusilatnews – Di sebuah gudang pemeriksaan di pelabuhan utama Jakarta, Sidak Purbaya berhenti di depan satu kardus besar yang ditandai dengan stiker biru. Kardus itu tampak biasa: sehelai barang elektronik impor. Tetapi angka yang tertera pada dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) membuat alisnya berkerut—nilai barangnya hanya Rp100 ribu.
Beberapa menit kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan acak, nilai riil barang itu terungkap: sekitar Rp50 juta.
“Ini bukan kesalahan input,” ujar seorang pejabat yang ikut dalam sidak, suaranya datar. “Ini pola.”
Temuan Sidak Purbaya itu bukan insiden tunggal. Ia ibarat membuka pintu kecil yang selama puluhan tahun menutupi ruang gelap bernama kebiasaan. Ruang yang tidak pernah benar-benar gelap bagi mereka yang hidup dari celah-celahnya.
Pintu Gerbang yang Dibiarkan Terselip
Indonesia menjaga panjang garis perbatasan perdagangan dengan satu institusi yang memonopoli kewenangan: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di atas kertas, lembaga ini adalah benteng negara. Di lapangan, ia sering kali menjadi pintu yang setengah terbuka.
Dokumen internal yang diperoleh wartawan menunjukkan bahwa manipulasi nilai barang—atau undervalue—adalah modus paling jamak. Importir melaporkan nilai barang jauh di bawah harga pasar untuk menekan bea masuk dan pajak impor. Para analis kepabeanan menyebut praktik itu sebagai “ritual lama”, berulang, dan nyaris dianggap bagian dari perputaran bisnis.
Salah satu mantan pejabat eselon III Bea Cukai, yang meminta identitasnya disamarkan, mengungkapkan:
“Kalau ada barang Rp50 juta diinput Rp100 ribu, itu bukan hal aneh. Yang aneh justru kalau nilai barangnya sesuai.”
Menurutnya, pengawasan manual di lapangan sering kali tidak memadai. Pemberitahuan barang dikirimkan dalam bentuk digital, namun pemeriksaan fisik hanya dilakukan terhadap sekitar 3–5% kontainer. “Jika sistemnya longgar dan petugasnya bisa diajak bicara, sisanya tinggal mengikuti arus,” katanya.
Pelabuhan yang Sunyi dan Bising Sekaligus
Setiap pelabuhan besar di Indonesia menyimpan cerita yang mirip: antrean kontainer, mesin derek raksasa, dan kesibukan di permukaan. Namun di balik hiruk-pikuk itu, terdapat ruang-ruang kecil yang menjadi jantung transaksi gelap.
Wartawan mengikuti jejak laporan dari para pekerja pelabuhan yang selama bertahun-tahun menyaksikan bagaimana kontainer tertentu selalu mendapat perlakuan khusus. Mereka menyebut adanya “jalur yang mulus”—istilah halus untuk jalur yang dilindungi.
Seorang operator forklift memberikan kesaksiannya:
“Ada kontainer yang tidak pernah dibuka. Kami cuma lewatkan saja, tanpa pemeriksaan. Semua sudah diatur dari atas.”
Barang-barang dalam jalur itu bisa beragam: elektronik, tekstil, suku cadang otomotif, bahkan barang-barang yang dilarang masuk Indonesia. Data penindakan menunjukkan ada ratusan kasus barang ilegal yang lolos setiap tahun, namun para ahli menduga jumlah sebenarnya jauh lebih besar.
Kerugian Senyap, Masa Depan yang Timpang
Ekonom dan auditor negara sudah berkali-kali mengingatkan bahwa kebocoran dalam sektor kepabeanan bukan hanya persoalan keuangan negara. Ia langsung memengaruhi perekonomian domestik.
Harga barang impor menjadi lebih murah dari semestinya, menekan produsen lokal. Pengusaha yang bermain di ruang abu-abu semakin kaya, sementara buruh tetap bekerja di bawah tekanan upah minimum.
Seorang peneliti senior lembaga fiskal menyebut kondisi ini sebagai “pipa yang bocor sejak 80 tahun lalu”.
“Kalau satu kontainer dimanipulasi, kerugiannya mungkin puluhan juta. Tetapi kalau terjadi tiap hari, tiap pelabuhan, selama puluhan tahun, kita bicara kerugian tak terbayangkan,” katanya, merujuk pada estimasi publik yang menyebut kebocoran akumulatif dapat mencapai puluhan ribu triliun rupiah.
Antara Oligarki dan Aparatur Negara
Dalam laporan investigasi tahun-tahun sebelumnya, pola hubungan antara importir besar dan pejabat Bea Cukai terlihat konsisten: ada kedekatan yang sulit dijelaskan. Di lapangan, istilah “backing” atau “penjamin” sering muncul. Seseorang yang bukan pejabat resmi tiba-tiba menjadi perantara yang menentukan nasib kontainer.
Seorang mantan pengusaha impor mengaku pernah mendapatkan “jalur cepat” untuk barang-barangnya. “Waktu itu saya hanya bayar jasa pengurusan, bukan ke pejabatnya langsung,” katanya.
Ketika ditanya berapa besar biaya itu, ia tertawa pendek: “Jauh lebih murah daripada membayar pajak sebenarnya.”
Kedekatan inilah yang membuat banyak pihak menilai bahwa Bea Cukai telah lama menjadi alat bagi kepentingan ekonomi tertentu. Dalam banyak kasus, oligarki yang menikmati fasilitas ilegal ini justru tumbuh makin kuat, sementara negara kehilangan haknya.
Kementerian Keuangan dalam Sorotan
Karena Bea Cukai berada di bawah Kementerian Keuangan, setiap kali kasus besar muncul, sorotan publik otomatis mengarah ke kementerian tersebut. Publik mempertanyakan bagaimana praktik-praktik menyimpang dapat terus terjadi tanpa pembenahan menyeluruh.
Seorang akademisi kebijakan publik menyatakan:
“Selama pengawasan internal tidak independen dan sistem tidak transparan, kita akan melihat pola yang sama berulang setiap dekade.”
Ia menekankan perlunya political will yang kuat untuk melakukan reformasi total. Sebab perbaikan kosmetik—seperti mutasi pejabat atau penambahan kamera CCTV—tidak akan menyentuh akar persoalan.
Seruan Publik: Cukup 80 Tahun
Dari media sosial hingga forum-forum diskusi, seruan masyarakat menguat: reformasi total Bea Cukai. Ungkapan keras seperti “80 tahun Bea Cukai tidur”, “80 tahun negara dirugikan”, atau “80 tahun pelabuhan jadi ladang oligarki” muncul sebagai luapan kekecewaan panjang terhadap sebuah institusi yang dianggap telah gagal menjalankan perannya.
Di balik frase-frase itu, ada satu pesan inti:
Indonesia tidak bisa terus dikelola dengan kebiasaan lama.
Menuju Reformasi Sungguh-sungguh
Para pakar tata kelola menilai reformasi Bea Cukai harus dilakukan dalam tiga tahap besar:
- Pembenahan sistem digital yang menutup celah manipulasi data.
- Pengawasan independen yang tidak berada di bawah struktur yang sama.
- Penindakan hukum yang benar-benar menjerat pelaku, bukan hanya oknum kecil.
Langkah-langkah itu memang tidak mudah, tetapi tanpa itu, sidak seperti yang dilakukan Sidak Purbaya hanya akan menjadi festival tahunan—mengejutkan sesaat, lalu hilang di tengah kebiasaan.
Sidak Purbaya telah membuka sebuah kotak kecil dari masalah besar.
Kini semua kembali pada negara: apakah temuan ini akan menjadi awal perubahan besar, atau hanya catatan lain dalam sejarah panjang 80 tahun kebocoran yang tak kunjung ditutup.
