Jakarta-Fusilatnews. – Setelah KPK merasa aneh, untuk pertamakali ada hibah seniali 162M, lalu hal tersebut diminta untuk klarifikasi kepada yang bersangkuta. KPK telah melakukan klarifikasi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN). KPK menyatakan LHKPN Dito sudah jelas dan tak ada klarifikasi lanjutan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan awalnya menjelaskan mekanisme pelaporan LHKPN di KPK. Langkah pertama, para penyelenggara negara mengirimkan secara elektronik data kekayaannya kepada KPK.
“Pertama Pak Menteri kirim LHKPN, masuk namanya proses verifikasi. Itu mesin yang ngerjain. Kalau lengkap ada surat kuasa, dia akan tayang di-announcement, itu verifikasi,” kata Pahala di gedung Kemenpora, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).
Pahala mengatakan ada hal tak biasa di LHKPN milik Dito Ariotedjo yang ditemukan saat proses verifikasi, yakni lima aset berlabel hadiah dengan nilai total Rp 162 miliar. Menurut Pahala, tak pernah ada yang melaporkan harta dengan label hadiah sebesar Rp 162 miliar.
“Pertanyaan saya, kok hadiah? Sepanjang sejarah KPK, tidak pernah ada yang melaporkan hadiah sebesar ini,” ujar Pahala.
Pahala mengatakan KPK telah melakukan klarifikasi kepada Dito terkait hadiah di dalam LHKPN itu. Klarifikasi itu dilakukan via sambungan telpon pada Senin (24/7).
Pahala mengatakan KPK menyarankan Dito mengubah keterangan hartanya. Sementara awalnya ditulis hadiah, harta Rp 162 miliar Dito akan diubah menjadi hibah tanpa akta.
“Sudah kita klarifikasi, saya dengan Pak Menteri bilang, ‘Pak, ini kayaknya nggak pas kalau hadiah. Kalau memang begini nih, yang Rp 100 sekian miliar, itu bagusnya masuk kategori hibah tanpa akta’,” tutur Pahala.
Pahala mengatakan KPK tidak perlu memeriksa Dito secara langsung. Menurutnya, proses pemeriksaan dilakukan jika Tim Direktorat LHKPN KPK menemukan adanya kejanggalan dari laporan kekayaan penyelenggara negara.
“Nah teman-teman kalau ada yang bilang ini harus diusut segala macam. Baik, itu kategorinya namanya pemeriksaan. Jadi habis verifikasi, klarifikasi, kalau ada hal yang cukup kita masuk ke pemeriksaan. Pemeriksaan itu mencari indikasi, indikasi saja. Nanti kalau ternyata ada indikasi baru dia pindah ke penindakan,” tutur Pahala.
“Jadi sekarang sudah diklarifikasi, kita pikir ini salah dalam tanda kutip pengkategorian. Setelah diklarifikasi ya dan sudah akan diperbaiki, direvisi,” tambahnya.
Seusai klarifikasi, KPK menilai tidak perlu melanjutkan penelusuran LHKPN Dito ke tahap pemeriksaan. Pahala mengatakan LHKPN Dito sudah jelas.
“Saya pikir sudah cukup jelas bahwa kita tidak masuk dalam pemeriksaan LHKPN, belum masuk. Kalau dari saya belum ada alasan yang kuat untuk masuk ke sana,” katanya.
Menpora Minta Maaf LHKPN Bikin Gaduh
Dito juga sudah buka suara soal laporan kekayaannya itu. Dito mengaku ada kekeliruan dalam proses pengisian LHKPN miliknya.
“Terkait dengan hibah dan hadiah tadi saya juga sudah minta maaf harusnya kita konsultasi sebelum mengisi KPK karena memang ini sebatas kita bingung definisi,” ujarnya.
Dito juga menilai sorotan publik terkait LHKPN-nya imbas statusnya sebagai menteri termuda. Dia mengatakan kesalahan penulisan dalam laporan kekayaannya akan diperbaiki.
“Prinsipnya, saya semenjak duduk sebagai menteri, kita pasti komitmen untuk dalam integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Ini proses dan konsekuensi sebagai menteri termuda yang pasti disorot dan saya siap mempertanggungjawabkan semuanya,” tutur Dito.
