Tokyo – Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Lembong (Tom Lembong) adalah lebih dari sekadar tindakan hukum; ia adalah isyarat politik yang dalam, bahkan mungkin penanda perubahan arah kekuasaan. Dua nama itu bukanlah kriminal murni, melainkan aktor politik yang terseret ke ranah hukum karena posisinya dalam pusaran konflik dengan Presiden sebelumnya, Joko Widodo.
Politik yang Menyeret ke Ruang Sidang
Baik Hasto maupun Tom adalah representasi dari dua kutub yang berseberangan dengan kepentingan Jokowi dalam masa transisi dan konsolidasi kekuasaan menjelang akhir masa jabatan sang presiden dua periode. Hasto, sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, berada dalam posisi sulit antara kesetiaan pada Megawati dan tekanan dari kelompok istana yang mencoba membelokkan arah partai. Sementara Tom Lembong, mantan Kepala BKPM dan ekonom terkemuka, konsisten menyuarakan kritik terhadap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek mercusuar Jokowi yang sarat kontroversi.
Ketegasan sikap dan suara kritis mereka bukan tanpa konsekuensi. Keduanya menjadi sasaran empuk dalam arena politik yang semakin otoriter. Proses hukum yang menimpa mereka terkesan politis, dipaksakan, dan berbau pembungkaman. Bagi publik, ini bukan sekadar persoalan hukum, melainkan pertarungan tafsir atas demokrasi yang mulai menyusut di era Jokowi.
Prabowo: Simbol Perubahan atau Sekadar Penjaga Stabilitas?
Langkah Prabowo memberikan pengampunan kepada keduanya adalah manuver cerdas yang menyimpan banyak pesan. Ia ingin menegaskan bahwa kekuasaan kini berada di tangannya, bukan lagi dalam bayang-bayang istana lama. Namun di sisi lain, keputusan ini juga menunjukkan bagaimana hubungan Prabowo dan Jokowi selama ini dibentuk bukan oleh kesamaan nilai, tapi oleh kompromi politik—yang kadang getir dan memaksa.
Bagi sebagian pengamat, pengampunan ini bisa dibaca sebagai balas budi atau bahkan bentuk pembalasan halus. Prabowo ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan boneka yang dikendalikan Jokowi. Dengan membebaskan dua tokoh yang sebelumnya terkesan dikriminalisasi oleh lingkungan Jokowi, ia mengirimkan sinyal bahwa ia mampu berdiri di atas peta konflik lama, bahkan mengoreksinya.
Namun di sisi lain, langkah ini juga tak bisa dilepaskan dari kebutuhan untuk memperluas basis politiknya sendiri. Dengan mengakomodasi Hasto—yang mewakili PDIP, dan Tom—yang punya kredibilitas di kalangan profesional dan internasional, Prabowo sedang merakit ulang fondasi kekuasaan yang lebih luas dan cair.
Potret Retak di Balik Kompromi
Relasi Prabowo dan Jokowi selama ini bukanlah relasi mentor dan murid, melainkan relasi dua kutub kepentingan yang terpaksa bersenyawa demi stabilitas politik. Prabowo memang diberi panggung oleh Jokowi—dari Menhan hingga akhirnya jadi presiden. Tapi jalan itu dibayar dengan sikap tunduk yang panjang dan kompromi atas banyak prinsip.
Dengan keputusan amnesti dan abolisi ini, Prabowo tampaknya sedang menegaskan satu hal: masa transisi telah usai, dan kini saatnya ia membentuk narasinya sendiri. Ia hendak membuka lembaran baru yang—secara simbolik—juga menyapu jejak-jejak kriminalisasi politik warisan Jokowi.
Penutup: Demokrasi yang Harus Dijaga
Keputusan ini, tentu, pantas diapresiasi. Tapi publik juga mesti tetap waspada. Amnesti dan abolisi tak boleh hanya menjadi alat negosiasi politik, melainkan harus ditopang oleh prinsip keadilan dan rekonsiliasi nasional. Demokrasi tak boleh bergantung pada kemurahan hati seorang presiden, tapi harus ditopang sistem hukum yang adil dan merdeka dari dendam politik.
Prabowo telah membuat langkah awal. Tapi jalan panjang untuk menghapus bayang-bayang masa lalu dan membangun pemerintahan yang betul-betul independen masih harus diuji. Kita tunggu: apakah ini titik balik menuju kebebasan, atau sekadar babak baru dalam permainan lama kekuasaan?
