Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Bupati Jombang, Jawa Timur, Warsubi menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 400%. Bupati Semarang, Jawa Tengah, Ngesti Nugraha menaikkan PBB hingga 441%. Bahkan Walikota Cirebon, Jawa Barat, Effendi Edo menaikkan PBB hingga 1.000%.
Pertanyaannya, mengapa hanya Bupati Pati, Jateng, Sudewo yang didemonstrasi? Padahal dia menaikkan tarif PBB “hanya” 250%, kemudian diralat jadi 120%. Apakah karena dia dari Partai Gerindra?
Menggelitik, memang. Mengapa kepala daerah-kepala daerah lain yang menaikkan tarif PBB lebih tinggi justru tidak didemo seperti Sudewo?
Diketahui, aksi demo di Pati, Rabu (13/8/2025) berlangsung rusuh. Terjadi amuk massa. Mereka menuntut Bupati Sudewo mundur. Segala yang ada di lokasi demo dilemparkan: botol, sandal, bahkan batu. Mobil pun dibakar. Beruntung, Sudewo selamat karena dikawal ketat aparat.
Adapun pemicu demo adalah kenaikan PBB hingga 250%, dan arogansi sang bupati.
Saat masyarakat mengancam menggelar demo untuk menolak kenaikan PBB yang mencekik leher, Sudewo menantang: jangankan 5 ribu orang, 50 ribu orang pun akan saya hadapi!
Sadar diri, Sudewo minta maaf. Tapi masyarakat tak mau memaafkan. Bahkan mereka mendesak Sudewo mundur.
Kini, elemen-elemen masyarakat Kota Cirebon juga hendak menggelar demo seperti di Pati untuk menolak kenaikan PBB 1.000%. Namun, sejauh ini aksi itu belum terwujud. Apakah karena sang walikota, Effendi Edo dari Partai Golkar, bukan Gerindra?
Masyarakat Jombang juga masih adem-ayem saja. Apa karena sang bupati, Warsubi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bukan dari Gerindra?
Masyarakat Semarang juga masih adem-ayem saja. Apakah karena sang bupati, Ngesti Nugraha dari PDI Perjuangan, bukan dari Gerindra?
Aksi demo di Pati memang cukup menggelitik, terutama jika dikaitkan dengan latar belakang politik sang bupati.
Diketahui, Sudewo yang diusung Gerindra memenangkan Pilkada 27 November 2024 dengan raihan suara 53,53%. Sementara calon bupati yang diusung PDIP, Wahyu Indriyanto beroleh 42,77% suara.
Namun dalam Pemilu Legislatif 14 Februari 2024, PDIP-lah yang menang. Gerindra kalah. PDIP menguasai 14 kursi DPRD, sementara Gerindra hanya punya 6 kursi.
Apakah aksi demo yang menuntut mundur Sudewo merupakan residu dari hasil pemilu dan pilkada? Jika benar, berarti ada pertarungan laten antara PDIP yang berlambang kepala Banteng dan Gerindra yang berlambang burung Garuda.
Sisi lain, aksi demo menuntut mundur Sudewo yang berasal dari Gerindra bisa dimaknai sebagai perlawanan rakyat terhadap Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang kebijakannya banyak tak pro-rakyat. Misalnya menaikkan pajak dan gencar mencari objek pajak baru. Segala hal mau dipajaki.
Sebab itu, Pati diyakini sebagai titik awal perlawanan rakyat terhadap pemerintah. Akan ada efek domino. Cirebon, misalnya. Bahkan akan menjadi bola salju yang kian hari kian membesar dan tak terkendali. Ini kalau Prabowo tidak segera me-review kebijakan-kebijakannya yang tak pro-rakyat.
Kepala daerah berlomba menaikkan pajak karena dana pemerintah pusat untuk daerah-daerah dipotong drastis. Rakyat dan kepala daerah yang jadi korban pertama. Korban selanjutnya?
