Jakarta-Fusilatnews – Dewan Nasional (DN) Pergerakan Indonesia Maju (PIM) berpandangan bahwa ancaman terbesar terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan terutama datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam akibat akumulasi persoalan yang dibiarkan tanpa penyelesaian yang adil dan bermartabat.
Pandangan itu disampaikan PIM dalam konferensi pers yang dipimpin Ketua Umum DN PIM Prof Dr Din Syamsuddin di Jakarta, Senin (5/1/2026).
Din yang juga mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah itu didampingi Wakil Ketua Umum DN PIM Prof Dr Siti Zuhro dan Prof Dr Philip K Wijaya serta jajaran pengurus lainnya.
Dalam pernyataan yang dibacakan Siti Zuhro, PIM yang merupakan gerakan rakyat Indonesia lintas agama, etnis, daerah, profesi dan gender yang berdiri sejak 2016 ini memandang ketimpangan ekonomi, ketidakadilan hukum, korupsi yang mengakar, serta praktik politik yang menghalalkan segala cara telah menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.
“Apabila rasa keadilan publik terus dilukai dan aspirasi rakyat tidak menemukan saluran yang sah, maka ikatan kebangsaan akan melemah,” jelasnya.
Menurt Zuhro, ketika negara dipersepsikan hanya melayani kepentingan segelintir elite, sementara mayoritas warga merasa terpinggirkan, benih-benih disintegrasi sosial akan tumbuh.
“Ekspresi ketidakpuasan dapat bermetamorfosis menjadi konflik horisontal, radikalisme, separatisme atau penolakan terhadap otoritas negara,” tukasnya.
PIM juga menyoroti bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, serta berbagai wilayah lain di Indonesia seperti Kalimantan, Papua dan Jawa.
“Selain cobaan dari Tuhan, tak dapat disangkal bahwa banyak bencana yang merupakan akibat langsung dari ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup yang meluas adalah manifestasi dari praktik ekonomi ekstraktif yang rakus, termasuk penggundulan hutan dan eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali,” sesal Zuhro.
Penguasaan tanah dan sumber daya alam dalam skala sangat besar oleh segelintir kelompok usaha, baik pertambangan, perkebunan maupun properti, kata Zuhro, telah menciptakan ketimpangan struktural yang tajam. “Ironisnya, negara lebih sering tampil sebagai fasilitator kepentingan kapitalis, alih-alih pelindung kepentingan rakyat,” cetusnya.
“Model ekonomi semacam itu tidak hanya menyingkirkan petani, nelayan dan masyarakat adat dari ruang hidupnya, tetapi juga melahirkan kerusakan ekologis sistemik. Banjir bandang, tanah longsor, kekeringan dan krisis pangan bukan semata takdir alam, melainkan konsekuensi kebijakan ekonomi yang mengabaikan keadilan sosial,” lanjutnya.
PIM kemudian mendesak agar negara ditegakkan kembali sebagai negara konstitusi yang berlandaskan hukum dan keadilan, bukan negara kekuasaan yang tunduk pada tekanan politik dan ekonomi.
