Fusilatnews – Di bawah terik matahari yang tak kenal belas kasihan, ribuan tubuh mengular di depan sebuah gedung megah nan dingin oleh pendingin ruangan: kantor rekrutmen tenaga kerja. Mereka datang dari berbagai sudut kota, bahkan pelosok desa, demi satu peluang yang mungkin tak pernah datang dua kali: pekerjaan tetap. Tapi bukan hanya keringat yang bercucuran hari itu. Banyak yang tumbang, pingsan, dan digotong keluar dari antrean. Tak kuat berdiri berjam-jam. Tak sempat makan. Tak cukup minum.
Dari 25.000 pelamar, hanya 2.500 yang akan dipilih. Satu dari sepuluh. Sisanya pulang dengan dada sesak, kepala pening, dan harapan yang digerus realitas.
Apa arti semua ini?
Angka-angka itu bukan sekadar statistik. Ia adalah potret getir tentang negeri yang kehilangan daya ciptanya. Ketika 25.000 orang berebut 2.500 kursi, bukan hanya karena mereka menganggur, tapi karena mereka tak lagi percaya pada janji-janji pembangunan. Ibu Kota Negara dipindah, jalan tol diperpanjang, bandara diperluas, tetapi lapangan kerja tetap sempit. Lapangan kerja yang bermakna, yang bergaji layak, yang manusiawi, tak pernah tumbuh secepat mimpi-mimpi megaproject.
Penguasa menyebut ekonomi kita tangguh. Tapi ribuan anak muda rela antre dari subuh demi pekerjaan level operator pabrik. Mereka bersaing bukan untuk jadi inovator, ilmuwan, atau profesional, tapi buruh. Sementara menteri-menteri tersenyum di layar kaca, menepuk dada, bangga karena telah membuka “peluang kerja”.
Apa makna peluang, bila jalan masuknya seperti saringan pasir berlubang besar di atas lautan minyak? Yang kaya makin licin naik ke atas. Yang miskin terjebak, tergelincir, dan dalam kasus antrian massal ini—tumbang secara harfiah.
Kita bisa menyebut ini tragedi ekonomi. Atau barangkali, lebih tepatnya: ironi sistemik. Di negeri yang katanya sedang menuju Indonesia Emas 2045, ratusan orang pingsan karena berharap digaji UMR. Di negeri yang katanya dipimpin oleh orang yang peduli rakyat kecil, kita menyaksikan rakyat kecil saling sikut demi bisa menghidupi keluarganya. Negara absen. Pemerintah hanya hadir sebagai pengumuman lowongan di atas kertas.
Barangkali kita harus berhenti bicara soal bonus demografi jika tak siap menjawab satu pertanyaan mendasar: Mau dibawa ke mana 70 juta angkatan kerja muda ini?
Sebab jika jawabannya tetap seperti ini—25.000 pelamar untuk 2.500 lowongan—maka Indonesia bukan sedang bersiap menjadi negara maju, melainkan sedang mengantre menuju krisis sosial yang lebih dalam.
Dan mungkin kali ini, bukan hanya para pencari kerja yang akan tumbang. Negara pun bisa ikut pingsan—oleh beratnya beban rakyat yang tak kunjung diberi jalan keluar.
