Oleh: Ir Suharto Wongsosumarto, Kader PDI Perjuangan tinggal di Yogyakarta.
Oleh: Ir Suharto Wongsosumarto, Kader PDI Perjuangan tinggal di Yogyakarta.Jakarta – Nyaris dapat dipastikan mantan Presiden Soeharto mendapatkan gelar Pahlawan Nasional dari negara pada peringatan Hari Pahlawan 10 November nanti. Ada 40 nama yang diusulkan berbagai daerah untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional tahun ini.
Mengapa mantan penguasa rezim Orde Baru itu nyaris dapat dipastikan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional?
Sebab semua pihak sudah setuju, mulai dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang juga Menteri Kebudayaan Fadli Zon, hingga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Kini, keputusan apakah Soeharto akan benar-benar menjadi Pahlawan Nasional atau tidak ada di tangan Presiden Prabowo Subianto yang juga mantan menantunya.
Hanya satu pihak yang menolak Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sikap PDIP ini sejalan dengan kalangan masyarakat sipil dan akademisi. Artinya, PDIP senafas dengan rakyat. Rakyat ada di belakang PDIP.
Saat berpidato dalam Seminar Peringatan 70 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Perpustakaan Makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025) lalu,
Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar pemerintah tidak sembarangan memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada para tokoh.
Beliau menilai, penganugerahan gelar itu tidak bisa dilakukan secara mudah tanpa menimbang rekam jejak perjuangan, nilai kemanusiaan, serta tanggung jawab moral seorang tokoh terhadap bangsa.
Ibu Megawati memang tidak secara eksplisit menyebut nama Soeharto. Namun secara implisit yang beliau maksud sudah nyaris dapat dipastikan adalah Soeharto. Apalagi sikap PDIP sudah jelas: menolak gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto.
Puni, dalam salah satu bagian pidato di Makam Bung Karno itu, Ibu Megawati menyinggung sulitnya memakamkan jenazah mendiang ayahandanya itu yang meninggal dunia di Jakarta pada 21 Juni 1970 di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata, Jakarta, karena ditolak Soeharto.
Rezim Orde Baru justru memutuskan jenazah Bung Karno dimakamkan di Blitar di area pemakaman kecil yang merupakan makam para tentara Pembela Tanah Air (PETA).
Adapun wasiat Bung Karno sendiri ingin dimakamkan di bawah pohon rindang di tepian sungai yang arusnya deras, tepatnya di daerah Priangan, Bandung, Jawa Barat, tempat Proklamator dan Presiden Pertama RI itu bertemu petani gurem bernama Marhaen.
Blessing in Disguise
Blessing in disguise (berkah di balik musibah). Di kemudian hari justru banyak masyarakat dari seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia yang berziarah ke makam Bung Karno di Blitar. Bandingkan jika dimakamkan di TMPN Kalibata yang perlu prosedur tak mudah jika rakyat mau berziarah ke makam Bung Karno.
Demikianlah jika rakyat sudah mempahlawankan seorang tokoh. Mau dimakamkan di mana pun, kalau memang rakyat sudah cinta, pasti akan menziarahinya.
Pertanyaan pun muncul: apalah artinya negara memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada seorang tokoh jika ternyata rakyat tidak mempahlawankannya?
Pahlawan atau bukan, gelar itu yang hakiki berasal dari hati rakyat, bukan dari pemerintah atau negara. Tanpa gelar dari pemerintah pun, kalau rakyat sudah mempahlawankan, seorang tokoh akan menjadi pahlawan.
Sebaliknya, diberi gelar pahlawan oleh pemerintah pun, kalau memang rakyat tidak mempahlawankan, tokoh tersebut tidak akan menjadi pahlawan di hati rakyat.
Sebab itu, seperti kata Ibu Megawati, pemerintah tidak boleh sembarangan dalam memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada para tokoh. Harus ditimbang “track records” atau rekam jejak perjuangannya, nilai kemanusiaannya, serta tanggung jawab moral seorang tokoh tersebut terhadap bangsa dan negaranya.
Sikap PDIP yang menolak pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto ternyata sejalan dengan kalangan masyarakat sipil dan akademisi. Akademisi merupakan penjaga nalar, akal sehat dan hati nurani rakyat. Akademisi tidak punya kepentingan politik atau kepentingan pragmatis apa pun ketika menolak gelar Pahlawan Nasional buat Soeharto.
Maka ketika Soeharto akan diberi gelar Pahlawan Nasional, hanya ada satu kata: tolak!
