Jakarta, Fusilatnews – Menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud Md. Bahwa ada gerakan bawah tanah yang berupaya mempengarui putusan Hakim dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Komisi Yudisial (KY ) usulkan Pengamanan Khusus Bagi Majelis Hakim yang akan memvonis hukuman kepada para terdakwa terutama terdakwa Ferdi SSambo
Juru Bicara KY Miko Ginting meyakini pernyataan Mahfud MD didukung informasi valid yang bisa dipertanggungjawabkan
Kalau statement itu keluar dari Pak Mahfud, tentu ada informasi pendukungnya dan dapat dipertanggungjawabkan ya,” kata Miko Senin (23/1).
Menurut Miko kasus ini dari awal memang kental dengan risiko terkait terganggunya kemandirian hakim. Karena itu, KY sempat merekomendasikan perlindungan terhadap para hakim di kasus ini. Bahkan KY mewacanakan rumah aman bagi para hakim.
“Untuk itu, sejak awal KY mengusulkan beberapa hal, misalnya pengamanan khusus terhadap hakim,” kata Miko.
Guna memperkuat pengawasan, KY menerjunkan tim pemantauan sidang kasus pembunuhan Brigadir J.
“KY melakukan pemantauan di persidangan untuk setiap agenda persidangan dalam perkara ini,” lanjut Miko.
Kemandirian hakim menjadi tanggung jawab banyak pihak, termasuk KY, MA, dan aparat penegak hukum.
“Pihak pemerintah, dalam hal ini paling tidak Pak Mahfud, pasti juga sudah menyiapkan beberapa strategi antisipatif terkait hal ini,” ucap Miko. , KY mengajak untuk sama-sama menahan diri. Ia mengingatkan fungsi pengadilan sebagai pihak penengah dalam suatu persoalan publik.
“Beri dukungan dan kesempatan agar hakim dan pengadilan bekerja semandiri mungkin. Biarkan kemandirian hakim yang bekerja,” imbau Miko.
Permintaan Komisi Yufisial ( KY ) ini muncul sebagai tanggapan dari pernyataan Menkopolhukam bahwa ada gerakan bawah tanah’ yang berupaya memengaruhi vonis terhadap Ferdy Sambo dkk di kasus pembunuhan Brigadir J.
Mahfud MD menjamin melakukan berbagai langkah guna menjaga independensi peradilan. Dalam kasus ini, Ferdy Sambo dituntut hukuman seumur hidup.
