Banjir Sumatera: Penanganan Lambat yang Bisa Jadi Bom Waktu untuk Prabowo

Oleh: Malika Dwi Ana
Ngawi, 16 Desember 2024

Di tengah air bah yang masih menggenangi Sumatera—dengan korban meninggal melebihi 1.000 jiwa dan ribuan mengungsi per 16 Desember 2025—penanganan bencana oleh pemerintahan Prabowo Subianto jadi sorotan tajam. Bukan cuma hujan ekstrem dan deforestasi kumulatif yang jadi biang kerok, tapi respons lambat pemerintah yang tumpang tindih. Ini bukan sekadar kegagalan teknis; ini potensi “jatuhnya” Prabowo dari tahta kepresidenan, karena kehilangan empati rakyat secara universal.

1. Respons Lambat: Di Manajemen Bencana
   Prabowo sering klaim “situasi terkendali” dan “saya monitor terus”, tapi realitas berbicara lain. Banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar sejak akhir November belum juga ditetapkan sebagai bencana nasional—meski desakan dari ulama Aceh, aktivis, dan pakar hukum seperti Bivitri Susanti yang kritik gaya Prabowo “tanpa pusat komando”, membuat bantuan cenderung lambat dan tak efektif. Prabowo tolak bantuan asing, tapi relawan swasta dan masyarakat lokal justru lebih cepat terjun ke lokasi—video reels nunjukin warga “melolong” minta tolong, sementara aparat pusat baru gerak setelah kritik meledak di medsos. Publik ramai menuding “Prabowo keras kepala”, karena banjir lanjutan terus datang tapi penanganan masih sporadis. Ini mirip pola impulsif Prabowo: Cepat tinjau lapangan (tiga kali kunjungan), tapi instruksi minim, seperti kritik Bivitri soal kurangnya koordinasi.

2. Internal Chaos: Missubordinasi dan Saling Sikut
   Penanganan bencana ini nunjukin struktural komando yang lelet dan seenak jidat—menteri saling tuding, BNPB dikritik Prabowo soal anggaran hunian tetap, dan pejabat lebih sibuk selfie daripada aksi nyata. Prabowo kritik pejabat yang “cuma foto-foto” dan jadikan rakyat “obyek”, tapi ironisnya, Zulhas (Mendag) viral dipayungi memanggul beras dengan kemeja putih necis, sementara korban kelaparan. Di lapangan, kesaksian relawan mengatakan aparat arogan, saling sikut siapa yang “the most hero” buat konten elektabilitas. Ini tumpang tindih klasik: TNI/Polri dikerahkan, tapi koordinasi pusat-daerah ribet—mirip kasus gas melon (korban meninggal karena antrean panjang) atau keracunan MBG yang nunjukin pemerintahan ini “ngeri-ngeri sedap” bahkan buat distribusi sederhana saja ga kompeten. Prabowo impulsif simpulin “konspirasi” di balik kritik, tapi akarnya dari dalam: Loyalis Jokowi (seperti Luhut) masih cawe-cawe, bikin keputusan lambat.

3. Dampak Politik: Bibit Antipati dan Disintegrasi
   Kekecewaan ini ga cuma di Sumatera (di mana suara Prabowo-Gibran jeblok di Pilpres 2024), tapi nyebar menasional lewat reels medsos—empati universal lewati “IQ 78,49” (statistik literasi kontroversial), bikin orang muak lihat narasi pejabat “gaya anak SD” bergantian dengan isak tangis pengungsi. Sampai ada narasi “kirim kain kafan aja” atau “kami urus sendiri” jadi bibit disintegrasi: Pemda mulai auto-pilot, abaikan pusat, seperti gubernur Acèh yang kontak PBB langsung, dan meminta bantuan Malaysia karena lambatnya bantuan. Anti-Prabowo kipas-kipas, tapi kebencian organik lahir dari empati—bayangin tukang sapu aja bisa nilai “pemerintahan ini ngeri”. Kalau ga reformasi, ini demo Agustus 2025 akan berulang: diawali empati, berakhir chaos, dan Prabowo jatuh dari dalam, bukan dijatuhkan musuh dari luar.

4. Akar Masalah: Karakter Prabowo yang “Labil” dan Sejarah Kekalahan
   Prabowo umur 74, tapi pikirannya impulsif—cepat tuduh konspirasi, mudah percaya, mudah dibohongi, bahkan oleh para pembantunya yang ABS, lalu lambat melakukan aksi nyata, ngomong sering berubah-ubah, entah karena pikun atau lupa. Ini mirip sejarahnya: Kalah tiga kali Pilpres (2004 cawapres Mega, 2009 capres independen, 2014), dan menang di 2024 karena “dagang sapi” harga diri demi koalisi dan utang budi. Kalau menang 2004, mungkin lebih fresh, tapi sekarang? Legacy militer memang membuat dia kuat, tapi kurang adaptif di kalangan sipil. Sayang, umur tua malah “kembali anak-anak” seperti rumor—reaktif kritik, dan missubordinasi internal.

Intinya, penanganan lambat ini bisa menjadi bom waktu politik. Prabowo kuat dari koalisi gemuk, tapi empati rakyat ga bisa dibeli. Kalau ga tegas cabut izin deforestasi, koordinasi ulang, dan mendengar kritik—ya, jatuhnya dari dirinya sendiri. Beruntung, relawan kemanusiaan masih menjadi penyelamat—mereka pahlawan sejati. Waktunya Prabowo buktikan dia presiden rakyat, bukan presiden omon-omon.(MDA)