Dalam politik, opini publik jarang lahir dari angka semata. Ia tumbuh dari rasa, terutama rasa keadilan. Di titik inilah, pengelolaan opini sering kali tidak bertujuan menjelaskan persoalan, melainkan menggeser fokus persoalan.
Isu yang belakangan ramai soal kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto adalah contoh klasiknya. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan tegas membantah bahwa Presiden menggunakan dua pesawat kepresidenan. Bantahan itu, secara teknis, bisa saja benar. Presiden memang disebut hanya menggunakan satu pesawat kepresidenan, yakni Garuda Indonesia Boeing 777.
Namun, persoalannya sejak awal bukan soal status pesawat.
Isu yang dipersoalkan publik jauh lebih sederhana, sekaligus lebih sensitif: untuk apa membawa rombongan besar dengan pesawat tambahan, di saat rakyat sedang menghadapi kesulitan ekonomi?
Membenarkan Fakta, Mengaburkan Substansi
Ketika Teddy menjelaskan bahwa pesawat tambahan berasal dari TNI AU dan diisi oleh Paspampres, protokol, tim dokter, Kemlu, hingga wartawan, ia sedang menyampaikan kebenaran administratif. Semua itu sah menurut undang-undang dan aturan protokoler.
Namun, di sinilah letak seni—atau problem—pengelolaan opini.
Publik tidak sedang menggugat legalitas. Publik mempertanyakan sensitivitas. Dalam kondisi harga kebutuhan pokok menekan, daya beli melemah, dan efisiensi anggaran digaungkan ke mana-mana, pertanyaan wajar muncul:
apakah semua itu benar-benar perlu, atau hanya sudah terlalu lama dianggap normal?
Dengan menjawab “tidak ada dua pesawat kepresidenan”, pemerintah seolah berkata: isu sudah selesai. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya—isu utama belum disentuh.
Logika Protokol vs Logika Empati
Pemerintah berdiri pada logika protokol: keamanan, kelancaran, dan kelengkapan perangkat negara.
Rakyat berdiri pada logika empati: kesederhanaan, efisiensi, dan keberpihakan simbolik.
Dua logika ini sering kali tidak bertemu. Ketika rakyat berbicara soal pemborosan, pemerintah menjawab soal aturan. Ketika rakyat menuntut keteladanan, pemerintah menawarkan prosedur.
Di sinilah opini publik membentuk kesimpulannya sendiri: negara terasa jauh, elitis, dan defensif.
“Kami Sudah Mengurangi Rombongan”
Pernyataan bahwa jumlah perangkat kini semakin dibatasi juga terdengar normatif. Pertanyaannya sederhana: dibandingkan dengan apa?
Jika standar pembandingnya adalah masa lalu yang berlebihan, maka pengurangan itu belum tentu terasa cukup bagi rakyat hari ini.
Opini publik tidak bekerja dengan tabel perbandingan internal negara. Ia bekerja dengan persepsi: apakah negara sedang berhemat bersama rakyatnya, atau hanya meminta rakyat berhemat sendirian?
Mengelola Opini Bukan Sekadar Membantah
Mengelola opini seharusnya bukan soal membantah kalimat yang viral, melainkan menjawab kegelisahan yang melatarinya. Dalam kasus ini, bantahan teknis justru berisiko memperkuat kesan bahwa negara lebih sibuk menjaga citra daripada mendengar suara publik.
Karena pada akhirnya, publik tidak sedang menghitung jumlah pesawat.
Publik sedang menakar kepekaan kekuasaan.
Dan di situlah, sering kali, pemerintah kalah bukan karena salah data—melainkan karena gagal memahami rasa.
