Ada beban yang tidak pernah dibacakan dalam pidato kenegaraan. Ia tidak tampil di layar presentasi APBN, tidak pula muncul dalam grafik pertumbuhan yang kerap dipoles optimisme. Beban itu hidup di dapur rumah tangga, di rekening yang semakin tipis, di kebiasaan menunda—menunda beli, menunda berobat, menunda mimpi.
Sejak era Jokowi hingga kini, kehidupan ekonomi bangsa Indonesia terasa semakin berat, bukan karena satu kejadian besar yang meledak tiba-tiba, melainkan karena akumulasi tekanan yang berjalan pelan, senyap, namun konsisten. Berat yang tidak dramatis, tapi menggerogoti.
Data hanya sesekali membuka tirai rasa itu. Jumlah rekening tabungan masyarakat, misalnya, menyusut dari sekitar 21 juta menjadi 19 juta. Dua juta rekening bukan sekadar angka yang hilang. Ia adalah dua juta cerita tentang orang-orang yang tak lagi sanggup menyisihkan. Tentang gaji yang habis sebelum akhir bulan. Tentang upah yang kalah cepat dibanding harga.
Menabung—yang dulu dianggap kebiasaan baik—perlahan berubah menjadi kemewahan.
Di sisi lain, negara merasakan hal serupa dalam skala yang berbeda. Penerimaan PPN dan PPh yang melemah menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi tidak sekuat yang kerap digambarkan. Pajak konsumsi menurun bukan karena rakyat mendadak hemat secara filosofis, tetapi karena daya beli memang tertekan. Pajak penghasilan melandai bukan karena kesadaran pajak berkurang, melainkan karena penghasilan itu sendiri tak lagi bertumbuh luas.
Ketika rakyat menahan belanja, negara ikut menahan napas.
Namun kebutuhan negara tidak pernah menunggu. Infrastruktur harus dirawat, subsidi harus dibayar, janji politik harus ditepati. Maka utang menjadi jalan yang terus dibuka. Beban utang meningkat, bukan hanya dalam jumlah, tapi dalam konsekuensi jangka panjang. Bunga utang menjadi pengeluaran rutin, seperti cicilan yang tak bisa ditawar. Ia tidak menciptakan rasa bangga, tapi menuntut kesetiaan anggaran setiap tahun.
Di tengah itu semua, defisit APBN mendekati batas psikologis 3 persen. Angka yang secara teknis masih “aman”, namun secara sosial terasa menekan. Karena defisit bukan sekadar selisih pendapatan dan belanja negara; ia adalah cermin dari jurang antara kemampuan dan keinginan. Antara apa yang bisa diproduksi ekonomi dan apa yang harus dibiayai kekuasaan.
Rakyat merasakannya tanpa perlu membaca laporan keuangan negara. Mereka merasakannya saat harga naik lebih cepat daripada penghasilan. Saat bantuan sosial menjadi penopang, bukan jembatan. Saat bekerja keras tak lagi identik dengan hidup layak.
Yang paling berat dari semua ini bukanlah kemiskinan ekstrem—karena ia selalu terlihat dan sering disorot—melainkan kerapuhan kelas menengah. Mereka yang dulu menabung, kini menghabiskan tabungan. Mereka yang dulu mandiri, kini cemas. Mereka tidak jatuh, tapi terus meluncur pelan ke bawah, sambil berpura-pura baik-baik saja.
Era Jokowi sering dibingkai sebagai era pembangunan. Jalan dibangun, bandara diresmikan, ibu kota baru dirancang. Tetapi di balik beton dan seremoni, ada rasa tertinggal yang sulit dihapus: rasa bahwa pertumbuhan tidak sepenuhnya menjadi milik semua orang. Bahwa stabilitas makro tidak selalu berarti ketenangan mikro.
Kini, setelah era itu berlalu, rasa berat tersebut belum ikut pergi. Ia tertinggal seperti utang yang diwariskan, seperti defisit yang harus dikelola, seperti kepercayaan yang perlu dipulihkan. Pemerintahan boleh berganti, tetapi beban ekonomi rakyat tidak otomatis berganti nasib.
Barangkali inilah ironi terbesar kehidupan berbangsa hari ini: negara masih bisa berbicara angka, sementara rakyat sudah kehabisan kata. Yang tersisa hanyalah rasa—lelah, cemas, dan berharap tanpa suara.
Karena pada akhirnya, bangsa ini tidak hanya hidup dari pertumbuhan, tetapi dari rasa adil yang dirasakan. Dan selama rasa itu belum kembali, kehidupan akan terus terasa berat, meski angka-angka mencoba berkata sebaliknya.
