Fusilatnews – Di sebuah negeri kecil di jantung Afrika Barat, seorang pemimpin muda bernama Ibrahim Traoré menunjukkan pada dunia bahwa keberanian tidak ditentukan oleh luas wilayah, kekuatan militer, atau sokongan negara adidaya. Ia membuktikan bahwa integritas politik dan keberpihakan pada rakyat jauh lebih bernilai daripada sekadar citra baik di mata kekuatan global. Traoré menolak basa-basi diplomatik, menolak pesta-pesta pertemuan internasional yang hanya mengulang retorika, dan menolak dikendalikan oleh negara-negara Barat yang selama ini menjebak Afrika dalam pusaran utang, ketergantungan, dan eksploitasi.
“Bangsa ini tidak miskin. Kami hanya butuh kesempatan untuk berdiri di atas kaki sendiri, tanpa dikendalikan dari luar,” ucapnya lantang. Kalimat sederhana, tapi tajam—menusuk jantung tata dunia yang selama ini tak adil. Traoré tahu betul bahwa ‘kemiskinan’ Afrika adalah konstruksi kolonial yang terus diperpanjang melalui institusi internasional, investasi bersyarat, dan tekanan diplomatik. Dan di hadapan itu semua, ia memilih jalan yang jarang ditempuh oleh pemimpin negara berkembang: berdiri tegak.
Lalu mari kita bandingkan dengan Indonesia. Sebuah negara besar, kaya akan sumber daya alam, dan memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap kolonialisme. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto—seorang yang dulu dielu-elukan sebagai jenderal nasionalis, patriot sejati, bahkan simbol ketegasan—yang justru tampak terlalu ramah terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam berbagai kesempatan, yang tampak bukan sikap tegas dalam menjaga martabat bangsa, melainkan gestur politis yang terlampau akomodatif.
Apa yang kita lihat bukanlah seorang pemimpin yang siap mengambil risiko demi kedaulatan, tapi seorang kepala negara yang tampaknya lebih memilih kenyamanan diplomatik dan keamanan posisi daripada menantang dominasi asing. Dalam isu pertahanan, teknologi, pangan, bahkan kesehatan, Indonesia masih terus membuka pintu selebar-lebarnya untuk agenda-agenda Washington, seolah-olah tidak mampu mengambil alih kendali atas takdirnya sendiri. Apakah ini karena takut kehilangan ‘dukungan internasional’? Atau karena tidak pernah benar-benar percaya bahwa bangsa ini bisa berdiri di atas kaki sendiri?
Presiden Prabowo seharusnya belajar dari Traoré—bahwa menjadi presiden bukan sekadar menjaga stabilitas, tetapi soal keberanian moral untuk berkata tidak kepada dominasi asing. Soal kemampuan untuk memprioritaskan rakyat sendiri, bukan memenuhi harapan lembaga-lembaga internasional yang selalu berpura-pura peduli sambil merampas dari balik layar.
Ironisnya, ketika negara kecil seperti Burkina Faso bisa memilih jalan berdaulat, Indonesia yang besar justru terkesan tunduk. Maka jangan salahkan rakyat jika mulai bertanya: di manakah keberanian itu sekarang? Apakah benar-benar pernah ada, atau sekadar slogan kampanye yang luntur ketika kekuasaan telah digenggam?
Sejarah akan mencatat, siapa pemimpin yang memilih jalan terjal demi martabat bangsanya—dan siapa yang hanya menjadi pion dalam permainan kekuatan global. Ibrahim Traoré mungkin tidak memiliki anggaran besar, atau panggung internasional, tetapi ia memiliki satu hal yang langka: keberanian untuk mengatakan cukup. Dan itu, barangkali, adalah pelajaran paling keras yang harus didengar oleh Presiden Prabowo.
