Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Meski ruang lingkupnya meliputi kebencanaan dan kemanusiaan, namun Palang Merah Indonesia (PMI) identik dengan darah, yakni menyediakan dan mendistribusikan darah yang diperoleh dari pendonor.
Kini, jabatan Ketua Umum PMI akan diperebutkan pada Musyawarah Nasional (Munas) PMI, Minggu-Selasa (8-9/12/2024) esok. Agung Laksono siap merebut kursi “berdarah” yang sudah diduduki Jusuf Kalla selama tiga periode (2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024).
Baik Agung Laksono maupun JK adalah sama-sama bekas Ketua Umum Partai Golkar. Keduanya juga sama-sama bekas Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Bedanya, kalau Agung Laksono pernah menjadi Ketua DPR, JK pernah menjadi Wakil Presiden, bahkan dua kali (2004-2009 dan 2014-2019), dengan dua Presiden berbeda, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.
Agung mendeklarasikan diri bakal maju sebagai calon Ketua Umum PMI, Jumat (6/12/2024). Agung juga mengklaim memenuhi syarat dukungan minimal 20% dari 476 pengurus daerah di seluruh Indonesia.
Tidak itu saja. Agung juga mengklaim memenuhi syarat lainnya, seperti bertakwa kepada Tuhan YME, tidak rangkap jabatan, bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk kepentingan dan kemajuan PMI, serta memiliki jaringan luas, berpengalaman dalam berorganisasi, dan berwibawa di mata pemerintah.
Sebaliknya, Pengurus PMI kabinet JK, Sudirman Said yang juga bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim banyak pengurus daerah PMI yang mencalonkan JK lagi untuk periode ke empat.
Tidak itu saja. Sudirman juga melempar sinyalamen ada orang partai politik yang hendak menggoyang kursi JK di PMI. Indikatornya, beredar surat undangan dari Komite Donor Darah Indonesia (KDDI) kepada Ketua PMI kabupaten, kota dan provinsi untuk hadir di Jakarta guna mendukung Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI yang baru. Ironisnya, katanya, organisasi KDDI selama ini tak dikenal di kalangan PMI. Diketahui, Agung Laksono adalah Ketua Umum KDDI.
Dalam pernyataannya saat deklarasi, Agung menilai hubungan PMI di bawah kepemimpinan JK dengan pemerintah tidak baik. Inilah serangan pembukaan Agung kepada JK.
Lalu, beredar rumor pemerintah melakukan intervensi dan menyediakan dana untuk mendukung calon tertentu dalam Munas PMI esok hari. Namun, rumor ini dibantah pihak Kementerian Kesehatan.
Meski begitu, rumor tersebut saya kira bukan isapan jempol belaka. Sebab, selama ini JK memang vokal terhadap pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Apalagi JK dekat dengan Anies Baswedan, rival Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Sebab itu, jika JK hendak didongkel dari kursi berdarahnya pun masuk akal. Ini analog dengan yang terjadi pada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Semula Kadin dipimpin Arsjad Rasjid, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024. Namun dengan mudahnya Arsjad “dikudeta” oleh Anindya Bakrie, anak Aburizal Bakrie, bekas Ketua Umum Kadin/Ketua Umum Partai Golkar. Pemerintah pun langsung “mengakui” eksistensi Kadin versi Anindya Bakrie.
PMI dan Kadin memang bukan partai politik. Tapi melalui PMI atau Kadin, seseorang lebih mudah mengakses kekuasaan. Sebab itu, suksesi kepemimpinan di PMI dan Kadin pun terkadang mirip dengan partai politik yang penuh trik dan intrik.
Kini, sesama tokoh Golkar sedang berebut kursi berdarah PMI-1. Siapakah yang akan menang, JK selaku petahana ataukah Agung Laksono, penantang yang disinyalir didukung pemerintah?
Kita tunggu saja tanggal main dua Beringin gaek itu beradu kuat. Tampaknya pertarungan akan seru seperti di partai politik. Mungkin!
