Fusilatnews – Dalam sebuah republik yang sehat, jabatan publik adalah amanah. Ia bukan hadiah keluarga, bukan warisan darah, dan bukan bonus dari kedekatan kekuasaan. Tetapi demokrasi Indonesia pasca satu dekade terakhir telah mengalami distorsi: jabatan berubah menjadi komoditas politik, dan kekuasaan menjadi garis keturunan. Di titik inilah buku End Game karya Rismon Sianipar menemukan relevansinya. Buku ini bukan sekadar catatan kritik; ia adalah testimoni intelektual tentang bagaimana republik dipaksa memasuki fase “permainan akhir” — ketika etika ditanggalkan demi ambisi kekuasaan.
Salah satu simpul penting yang disorot publik setelah terbitnya buku ini adalah figur Gibran Rakabuming Raka. Bukan semata karena ia putra presiden, melainkan karena proses politik yang melahirkannya sebagai pejabat publik berjalan tanpa fondasi kapasitas yang memadai. End Game memotret bagaimana kekuasaan tidak lagi bertanya “siapa yang layak”, melainkan “siapa yang dekat”.
Menjadi wali kota bukanlah pekerjaan seremonial. Ia menuntut kecakapan manajerial, pemahaman tata kelola anggaran, kemampuan membaca problem sosial, hingga ketegasan dalam mengambil keputusan strategis. Tetapi publik menyaksikan bagaimana Gibran melesat ke panggung politik bukan melalui rekam jejak kepemimpinan, melainkan melalui jalur karpet merah kekuasaan. Buku End Game menelanjangi mekanisme ini dengan telanjang: negara telah digiring dari meritokrasi menuju nepotisme terbuka.
Lebih jauh, Rismon Sianipar mengingatkan bahwa ketika kekuasaan diwariskan tanpa proses seleksi publik yang sehat, maka yang lahir bukan pemimpin, melainkan simbol. Simbol yang dipoles media, dijaga oligarki, dan dikawal aparat. Tetapi simbol tidak bisa memecahkan banjir kota, tidak bisa meredam kemiskinan urban, dan tidak bisa menata birokrasi yang kusut. Kota membutuhkan nahkoda, bukan maskot.
Di sinilah tesis penting muncul: bila standar kepantasan memimpin kota saja diabaikan, maka republik sedang menuju fase darurat etika. Dan jika seorang figur dinilai belum layak menjadi wali kota, tetapi diproyeksikan naik ke panggung kekuasaan yang lebih tinggi, maka problemnya bukan lagi individu—melainkan sistem yang sudah kehilangan rasa malu.
Buku End Game menjadi semacam lonceng peringatan. Ia mengajak publik memahami bahwa demokrasi bisa mati bukan dengan kudeta bersenjata, melainkan dengan normalisasi penyimpangan. Ketika rakyat mulai menganggap nepotisme sebagai kewajaran, maka republik telah kalah sebelum bertanding.
Karena itu, buku ini layak dibaca bukan sekadar sebagai kritik terhadap satu nama, melainkan sebagai refleksi nasib bangsa. Ia menegaskan satu hal: kekuasaan tanpa kapasitas adalah bahaya. Dan pemimpin tanpa kelayakan adalah ancaman bagi masa depan kota, bahkan negara.
Di ujung permainan ini, rakyatlah yang harus memutuskan: apakah akan terus menjadi penonton dalam end game kekuasaan, atau bangkit merebut kembali hak untuk dipimpin oleh mereka yang benar-benar layak.
