Oleh: Ali Syarief
Pengamat Politik dan Jurnalis
Oleh: Ali SyariefIndonesia pernah menjadi negara yang percaya diri memperluas wilayah. Tahun 1976, Timor Timur dianeksasi. Bukan melalui ikatan sejarah yang matang, bukan pula melalui persetujuan rakyatnya, melainkan melalui operasi kekuasaan. Republik datang membawa jargon integrasi, tetapi yang dirasakan warga adalah sepatu lars dan moncong senjata. Dua dekade kemudian, dunia menagih jawaban. Referendum 1999 menjadi palu terakhir: Timor Timur memilih pergi. Indonesia tak mampu menahan. Timor Leste lahir — dan republik kehilangan satu wilayah yang pernah diklaim dengan penuh kebanggaan.
Banyak elite di Jakarta waktu itu menertawakan masa depan Timor Leste. Negara kecil, miskin, tanpa kapasitas. Namun waktu membalik ejekan itu. Timor Leste berdiri, bertahan, membangun martabatnya sendiri. Mereka tidak kaya raya, tapi mereka merdeka menentukan nasibnya. Sementara Indonesia? Masih sibuk bertengkar tentang batas wilayah, garis peta, dan diplomasi yang sering kalah sebelum bertarung.
Hari ini, sejarah kecil kembali mengetuk pintu. Sebagian desa di Nunukan kini masuk yurisdiksi Malaysia setelah pergeseran batas. Sipadan dan Ligitan sudah lama lepas. Wilayah yang ada saja menyusut, jangankan bermimpi memperluas. Republik kini bukan lagi soal ekspansi, tapi soal kemampuan mempertahankan apa yang tersisa.
Pertanyaannya sederhana: mengapa wilayah mudah lepas?
Jawabannya tidak ada di peta. Jawabannya ada di hati rakyat.
Timor Timur pergi bukan semata karena referendum. Ia pergi karena tak pernah merasa dimiliki. Pembangunan tidak hadir, keadilan absen, suara mereka tenggelam di bawah kepentingan pusat. Maka ketika kesempatan datang, mereka memilih keluar dari rumah yang tak pernah memberi rasa pulang.
Lalu kita menatap Papua. Tanah kaya, rakyatnya miskin. Tambang menggunung, kesejahteraan menghilang. Aparat berseliweran, kepercayaan kian menipis. Luka sejarah belum sembuh, dialog tak pernah tuntas. Papua hari ini mirip Timor Timur kemarin — hanya berbeda panggung dan aktor.
Aceh beruntung menemukan jalan damai. Tapi damai itu lahir bukan dari senjata, melainkan dari pengakuan politik dan penghormatan martabat. Tanpa itu, Aceh pun bisa bernasib sama seperti Timor Timur.
Inilah ironi republik: NKRI dipertahankan lewat slogan, bukan lewat keadilan.
Padahal wilayah tidak dijaga oleh tank, tetapi oleh rasa memiliki. Ketika rakyat merasa dihargai, mereka bertahan. Ketika mereka merasa dieksploitasi, mereka mencari pintu keluar.
Timor Timur sudah pergi. Sebagian Nunukan kini bergeser. Jika pelajaran ini tak dipahami, maka pertanyaan tentang Papua dan wilayah lain akan terus menghantui. Bukan karena mereka ingin keluar. Tapi karena negara terlalu lama lupa cara merangkul.
Sejarah selalu memberi peringatan.
Masalahnya: apakah kekuasaan mau mendengar, atau kembali sibuk menyalahkan peta?
