Fusilatnews – Ada yang janggal tapi sudah lama dibiarkan: mengapa perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) yang terus merugi justru menjadi tempat paling nyaman bagi pejabat-pejabatnya untuk hidup mewah? Neraca keuangan minus, tapi bonus tetap jalan. Laporan tahunan merah darah, tapi fasilitas tetap kelas bintang lima. Mereka hidup dari uang rakyat, tapi seolah tak merasa punya tanggung jawab kepada rakyat.
Ambil contoh PT PLN (Persero). Perusahaan ini memonopoli listrik di seluruh negeri, tapi saban tahun selalu bergulat dengan masalah utang, subsidi, dan inefisiensi. Pada 2023 saja, utang PLN mencapai lebih dari Rp 400 triliun. Namun di saat yang sama, direksi dan komisarisnya tetap menerima bonus tahunan miliaran rupiah, plus fasilitas kendaraan dinas, rumah dinas, hingga tunjangan keluarga yang tak kecil. Sementara rakyat di pelosok negeri masih harus menunggu giliran menikmati terang, banyak daerah bahkan masih bergantung pada genset karena jaringan listrik belum masuk.
Begitu juga dengan Garuda Indonesia. Maskapai kebanggaan nasional itu pernah mencatat kerugian lebih dari Rp 70 triliun akibat manajemen yang amburadul dan kasus korupsi yang menyeret mantan direksinya. Namun sebelum skandal itu mencuat, jajaran manajemen justru menikmati gaji ratusan juta per bulan, plus fasilitas perjalanan luar negeri. Rakyat disuruh bangga pada “burung Garuda,” tapi sayapnya patah karena ulah pejabatnya sendiri.
Lalu Krakatau Steel, yang semestinya menjadi simbol industrialisasi nasional. Perusahaan baja itu selama bertahun-tahun merugi—bahkan sempat menumpuk utang lebih dari Rp 30 triliun. Namun direksi dan pejabatnya tetap hidup mewah, dengan alasan klasik “restrukturisasi sedang berjalan.” Anehnya, restrukturisasi tak pernah benar-benar menyehatkan perusahaan; yang sehat justru rekening para pejabatnya.
Tak ketinggalan Pertamina—raksasa energi negara yang seharusnya jadi sumber kekuatan ekonomi nasional. Walau masih mencetak laba, audit BPK kerap menemukan penyimpangan triliunan rupiah, dari proyek kilang hingga impor minyak. Namun setiap tahun, pejabat-pejabatnya tetap menerima bonus kinerja seolah-olah mereka baru saja memenangkan persaingan di pasar global.
Fenomena ini mencerminkan penyakit struktural dalam tubuh BUMN: moral hazard yang sistemik. Kerugian bukan lagi aib, tapi bagian dari rutinitas yang bisa dinegosiasikan. Rakyat diminta berhemat, tapi pejabatnya berfoya-foya dengan dalih “beban tanggung jawab.” Di sinilah letak pengkhianatan itu—mereka menikmati keringat rakyat miskin yang dipungut paksa lewat pajak, sementara hasil kerjanya jauh dari harapan.
BUMN seharusnya menjadi motor kemakmuran bangsa, bukan “ATM pejabat publik.” Namun faktanya, banyak BUMN justru berubah menjadi tempat aman untuk menampung kroni politik, tempat berlindung dari tanggung jawab, dan tempat mencari untung pribadi di balik slogan pelayanan publik.
Sementara rakyat menanggung beban—harga listrik naik, tiket pesawat melonjak, dan pajak terus dikejar. Di atas semua itu, para pejabat tetap tersenyum, menikmati bonus, duduk di kursi empuk, dan bicara tentang “visi keberlanjutan.”
Asli sakit. Karena yang rugi bukan cuma perusahaan, tapi marwah negara. BUMN telah kehilangan roh pengabdiannya pada rakyat, berubah menjadi mesin birokrasi yang hanya tahu satu arah: menguntungkan pejabat, merugikan bangsa.
