JAKARTA-Fusialtnews – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa sebanyak 210.000 orang telah berhasil keluar dari jerat kemiskinan. Pemerintah, kata dia, kini memfokuskan langkah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang telah terangkat tersebut agar bisa mandiri dan berdaya.
“Sebanyak 210.000 orang yang telah keluar dari belenggu kemiskinan akan kita fokuskan untuk menjadi berdaya dan sejahtera,” ujar Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (27/7/2025).
Pernyataan tersebut merespons rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan nasional sebesar 0,20 juta orang per Maret 2025, dibandingkan data terakhir pada September 2024. Saat ini, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 23,85 juta orang atau setara 8,47 persen dari total populasi Indonesia.
Menurut Cak Imin, pemerintah terus memperkuat orkestrasi program pemberdayaan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Model-model upaya pengentasan kemiskinan terus kami kembangkan dan perkuat, dengan mengorkestrasikan kementerian dan lembaga terkait, agar target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 bisa tercapai,” tegasnya.
Salah satu model yang diandalkan adalah pemberdayaan berbasis kemitraan. Pemerintah menggandeng lembaga filantropi seperti Baznas dan Forum Zakat, serta mengoptimalkan peran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk program-program berdampak langsung pada masyarakat miskin.
Perhatian Khusus untuk Kemiskinan Ekstrem
Tak hanya masyarakat yang telah keluar dari garis kemiskinan, pemerintah juga memfokuskan perhatian pada 2,38 juta warga yang masih tergolong dalam kategori kemiskinan ekstrem. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 0,40 juta orang dari September 2024.
Cak Imin menegaskan pentingnya penggunaan data yang akurat untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. “Pengambilan kebijakan harus berbasis data agar intervensi terhadap kantong-kantong kemiskinan dan peningkatan ekonomi rakyat bisa tepat sasaran,” katanya.
Desa Jadi Kunci Penurunan Angka Kemiskinan
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan bahwa penurunan angka kemiskinan nasional banyak dipengaruhi oleh perbaikan kondisi sosial ekonomi di wilayah perdesaan.
“Faktor utama penurunan kemiskinan di desa adalah meningkatnya nilai tukar petani yang mencapai 123,45 pada Februari 2025, menunjukkan daya beli petani yang membaik,” terang Ateng.
Selain itu, akses langsung masyarakat desa terhadap sumber pangan membuat mereka lebih tahan terhadap fluktuasi harga bahan pokok. Di sisi lain, masyarakat kota yang sangat bergantung pada pasar lebih terdampak oleh inflasi.
BPS juga mencatat peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor perdagangan dan pertanian. Antara Februari 2024 dan Februari 2025, pekerja di sektor perdagangan bertambah 0,9 juta orang dan di sektor pertanian naik 0,89 juta orang.
Secara spasial, kemiskinan di desa turun dari 11,34 persen menjadi 11,03 persen. Sementara itu, angka kemiskinan di wilayah perkotaan justru mengalami kenaikan tipis dari 6,66 persen menjadi 6,73 persen.
“Penduduk kota umumnya tidak memproduksi kebutuhan sendiri, sehingga kenaikan harga sangat berpengaruh terhadap daya beli mereka,” kata Ateng.
Meski tren kemiskinan nasional menurun, BPS mencatat indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat di kota, menandakan adanya tantangan baru dalam pengentasan kemiskinan di wilayah urban.
