Pernyataan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang menyebut bahwa “sebanyak 210.000 orang telah keluar dari belenggu kemiskinan” patut dipertanyakan secara serius, bukan hanya dari sudut pandang statistik, tetapi juga dari perspektif moral politik. Betapa tidak, kalimat tersebut seolah-olah merayakan sebuah keberhasilan monumental dalam pengentasan kemiskinan, padahal data yang dikutip hanya menunjukkan pergeseran angka sebesar 0,20 juta orang — penurunan yang sangat tipis dari 24,05 juta menjadi 23,85 juta penduduk miskin dalam kurun waktu enam bulan.
Apa yang luput dari narasi Cak Imin adalah kenyataan bahwa angka statistik tersebut tidak serta-merta menandakan keberhasilan yang substansial dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Pengeluaran hanya sedikit di atas garis kemiskinan—sekitar Rp 550.000 per kapita per bulan—tidak menjadikan seseorang seketika menjadi makmur atau aman secara ekonomi. Kategori “keluar dari kemiskinan” dalam konteks BPS hanyalah soal melewati garis batas pengeluaran tertentu, bukan soal peningkatan kualitas hidup, ketahanan ekonomi, apalagi martabat sosial.
Dalam konteks ini, pernyataan Cak Imin tidak hanya prematur, tetapi juga mengkhawatirkan. Ia merepresentasikan gaya kepemimpinan yang gemar memoles statistik menjadi narasi politik murahan. Padahal, setiap ekonom tahu bahwa garis kemiskinan itu bersifat teknokratik dan artifisial. Seorang kepala keluarga yang pengeluarannya naik Rp 10.000 saja dari garis kemiskinan akan dianggap “tidak miskin” oleh BPS. Apakah itu berarti ia telah terbebas dari belenggu kemiskinan? Jelas tidak.
Lebih celaka lagi, ketika politisi menjadikan angka statistik sebagai selebrasi, padahal yang dibutuhkan rakyat adalah kebijakan struktural yang menjamin kesinambungan penghidupan. Sebab dalam banyak kasus, mereka yang disebut “tidak miskin” hari ini, bisa kembali jatuh miskin esok hari akibat fluktuasi harga bahan pokok, kehilangan pekerjaan, atau bencana alam. Mereka adalah kelompok rentan—vulnerable group—yang hidup di tepian garis kemiskinan, rentan terhadap segala bentuk guncangan ekonomi.
Alih-alih memproklamasikan keberhasilan prematur, semestinya Cak Imin menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang rendah hati dalam membaca data. Ia harusnya mengakui bahwa tugas negara belum selesai, bahwa tantangan ke depan justru lebih berat: bagaimana memastikan 210.000 orang yang baru saja “keluar” itu tidak kembali terseret arus kemiskinan. Bagaimana meningkatkan daya beli mereka, menciptakan pekerjaan yang layak, serta memberikan akses kesehatan dan pendidikan yang berkelanjutan.
Sayangnya, dalam logika politik elektoral, statistik selalu lebih menarik daripada penderitaan yang nyata. Maka tak mengherankan jika 210.000 orang dijadikan ornamen dalam pidato keberhasilan, padahal sejatinya mereka belum betul-betul bebas dari jerat kemiskinan. Yang terjadi bukan pelepasan belenggu, melainkan sekadar pergeseran dari satu bentuk penderitaan ke bentuk lainnya yang lebih samar.
Politik seperti ini berbahaya. Ia menciptakan ilusi kemajuan yang meninabobokan, alih-alih membangkitkan kesadaran untuk terus bekerja keras membenahi akar-akar ketimpangan. Dalam situasi inilah, bangsa ini tidak hanya membutuhkan data yang akurat, tetapi juga pemimpin yang jujur membaca realitas, bukan pemimpin yang sekadar pandai mengklaim kemenangan dari angka yang belum tentu bermakna.
