Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara adalah faktor kunci bahwa bangsa Indonesia punya kedaulatan penuh. APBN dibuat dan dirumuskan bersama Prisiden dan DPR RI sebagai wakil rakyat.
Jakarta – Fusilatnews – China ngotot minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan rupanya pikir – pikir dan tidak menolak secara terang – terangan pada niat buruk China yang ingin mengambil kedaulatan kita
Sebaga gantinya Luhut merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.
“Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” kata Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).
Ada masalah itu, tapi kalo dia (China) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir,” imbuhnya.
Di lain sisi, Luhut menyebut China hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 persen ke level 3,4 persen. Luhut menyebut bunga utang tersebut masih terlalu tinggi dan pemerintah ingin bunga utang bisa turun sampai 2 persen.
Meski bunga masih cukup tinggi, Luhut mengatakan pemerintah tak masalah. Menurutnya, pemerintah bakal tetap membayarnya karena bunga itu sudah lebih baik dari bunga pinjaman luar negeri lainnya.
“Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat,” dalih Luhut.
Dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo mengatakan belum menerima mandat dari Luhut soal proses penjaminan proyek KCJB tersebut. Wahid menegaskan PT PII hadir untuk melaksanakan penjaminan pemerintah di proyek infrastruktur.
“Terkait proyek KCJB, sampai saat ini kami belum secara resmi menerima penugasan dari pemerintah dalam melakukan penjaminan proyek tersebut,” kata Wahid, Rabu (12/4).
“Namun, sekiranya akan mendapatkan penugasan untuk penjaminan KCJB, kami berkomitmen akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya,” sambungnya.
Hanya sekedar informasi bahwa tuntutan China untuk menjadikan APBN sebagai penjamin utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, sangat bermuatan politik dan mengungkao ambisi China untuk merampas jkedaulatan bangsa Indonesia
Pe4lu diketahui dqlam sejarah 78 tahun Indonesia merdeka dan dalam sejarah pefjanjian utang antara Indonesia sebagai debitor dengan negara – negara kreditor hanya China yang menuntut jaminan APBN.
