Fusilatnews – Bisa jadi, dalam cognitive projection-nya, Jokowi merasa setiap tatapan di ruang sidang tahunan MPR RI memuat satu pertanyaan yang menusuk: benarkah ijazah itu asli? Senyum para anggota dewan mungkin tampak ramah di luar, tetapi di benaknya, semuanya terdengar seperti tawa kecil yang mengejek. Setiap kamera yang mengarah ke wajahnya bagai mesin pemindai kebohongan yang siap memuntahkan kebenaran di hadapan publik.
Jokowi berdiri di podium, membaca teks pidato yang penuh klaim keberhasilan. Namun, di balik intonasi dan jeda yang diatur protokol, ada monolog yang tak pernah keluar: “Apa mereka percaya?” Itulah ironi terbesar — seorang presiden yang masih bertanya pada dirinya sendiri soal kepercayaan publik, bahkan di forum tertinggi negara.
Lalu datang peringatan HUT RI ke-80 di Istana Negara. Jokowi tidak hadir. Alasannya dibungkus dengan alasan seremonial, simbolisme IKN, atau agenda yang katanya lebih strategis. Tapi publik tidak sebodoh itu. Absennya presiden di hari kemerdekaan adalah simbol kosongnya wibawa. Itu bukan sekadar kursi yang tak terisi di podium Istana, tapi sebuah pengakuan diam: ada situasi yang tak ingin ia hadapi.
Dalam psikologi politik, ini disebut avoidance behavior. Menghindar dari momen yang berpotensi memicu rasa malu atau membuka ruang kritik. Dan lagi-lagi, cognitive projection bekerja: bayangan bahwa semua orang di sekitarnya sedang mengingat, membicarakan, atau mempertanyakan hal yang sama — isu ijazah yang tak pernah terjawab tuntas.
Sejarah tidak akan mencatatnya sebagai presiden yang gagah di akhir masa jabatan, melainkan sebagai pemimpin yang terkepung oleh pikirannya sendiri. Ketika cognitive projection menguasai langkah seorang presiden, ia bukan lagi pengendali panggung kekuasaan. Ia berubah menjadi pemeran figuran dalam drama politik yang ia tulis sendiri — sambil perlahan hilang dari adegan utama.
