Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Di awal-awal menjabat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sempat membetot perhatian publik terkait langkah blusukan dan kebijakannya yang populis atau pro-rakyat.
Kini, popularitas Kang Dedi mulai meredup seiring kecurigaan publik bahwa apa yang dilakukan Kang Dedi sekadar pencitraan belaka mengingat bekas Bupati Purwakarta itu juga seorang konten kreator.
Apalagi setelah mewacanakan iuran warga Jabar Rp1.000 per hari, popularitas Kang Dedi kian jatuh ke titik nadir.
Seiring meredupnya pesona Kang Dedi, popularitas Purbaya Yudhi Sadewa mulai meroket. Baru sebulan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan, Purbaya langsung melakukan sejumlah gebrakan.
Di antaranya penundaan pajak pedagang online, pemecatan puluhan pegawai pajak, penolakan membayar utang proyek kereta cepat Whoosh, dan penggelontoran uang mandeg di Bank Indonesia (BI) Rp200 triliun ke bank-bank negara.
Purbaya juga berani melawan menteri-menteri lainnya seperti Bahlil Lahadalia dan Tito Karnavian. Bahkan bekas Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu berani melawan Luhut Binsar Pandjaitan, menteri segala urusan di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di era Prabowo ini.
Purbaya juga menuding pemerintah daerah-pemerintah daerah menimbun dana transfer dari pusat di bank. Salah satunya Provinsi Jabar yang menimbun uang Rp4,1 triliun.
Nah, di sinilah Kang Dedi meradang. Ia menantang Purbaya untuk membuktikan tudingannya itu.
Apakah tantangan Kang Dedi ini akan diladeni Purbaya, bahkan di antara keduanya akan terjadi debat terbuka?
Apakah setelah itu popularitas Kang Dedi akan kembali meroket, dan sebaliknya popularitas Purbaya akan merosot?
Kita tidak tahu. Yang jelas, jika gebrakan demi gebrakan yang dilakukan Purbaya itu sekadar pencitraan belaka, bukan tidak mungkin popularitasnya pun akan merosot menyusul Kang Dedi.
Kini, kita tunggu saja perseteruan Dedi Mulyadi versus Purbaya Yudhi akan seperti apa ending-nya.

Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)
























