Fusilatnews – Prolog: Suara yang Tak Pernah Padam
Di Jakarta, ribuan mahasiswa memenuhi Jalan Gatot Subroto. Di depan gedung DPR, asap gas air mata bercampur dengan nyala flare merah yang menyalakan langit sore. Spanduk besar terbentang: “Reformasi Dikhianati, Demokrasi Dirampas.” Sementara itu, di Yogyakarta, barisan panjang mahasiswa UGM, UIN, dan UNY berarak dari bundaran kampus menuju Tugu Pal Putih. Mereka menyanyikan yel-yel yang familiar, seakan mewarisi semangat pendahulu mereka 27 tahun lalu.
Dari Medan hingga Makassar, dari Surabaya hingga Jayapura, suasana sama terjadi: Indonesia kembali bergolak. Demonstrasi 2025 bukanlah protes lokal, melainkan gelombang nasional yang mengingatkan banyak orang pada 1998. Bedanya, kali ini lawannya bukan hanya seorang diktator, melainkan sebuah sistem yang disebut rakyat sebagai “demokrasi palsu.”
1998: Amarah yang Menumbangkan Soeharto
Dua puluh tujuh tahun lalu, Indonesia diguncang oleh krisis moneter. Nilai rupiah terjun bebas dari Rp 2.500 ke Rp 15.000 per dolar. Harga sembako melambung, pengangguran merajalela, dan kemiskinan menjerat puluhan juta orang. Di balik krisis itu, borok Orde Baru terbongkar: korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengakar.
Mahasiswa pun bangkit. Dari kampus UI, Trisakti, ITB, hingga UGM, suara perlawanan menyatu. 12 Mei 1998, empat mahasiswa Trisakti ditembak mati aparat. Darah mereka menjadi bahan bakar revolusi. Jakarta bergolak, Solo terbakar, Medan bergejolak. Tekanan tak terbendung. Pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mundur setelah 32 tahun berkuasa.
Saat itu, tuntutan rakyat jelas: turunkan Soeharto, wujudkan reformasi.
2025: Reformasi yang Dikhianati
Kini, 2025, rakyat kembali turun ke jalan. Namun konteksnya berbeda. Demokrasi yang dijanjikan setelah reformasi ternyata melahirkan paradoks.
Di Jakarta, seorang mahasiswa yang menolak disebut namanya berkata dengan lantang:
“Kami bukan melawan seorang diktator seperti di zaman Soeharto. Kami melawan demokrasi yang dibajak oleh dinasti dan oligarki. Reformasi ternyata hanya diganti kemasan, tapi isinya tetap penindasan.”
Jokowi, presiden dua periode yang sempat dielu-elukan, kini dituding meninggalkan warisan politik dinasti. Putranya menjadi wakil presiden, menantunya mencalonkan diri sebagai gubernur, dan berbagai kebijakan besar seperti IKN justru membebani rakyat. Utang negara menembus rekor baru, harga kebutuhan melonjak, sementara oligarki semakin menguasai hajat hidup rakyat.
Di Medan, ribuan buruh turun menutup jalan tol, menolak kebijakan upah yang tak kunjung berpihak. Di Surabaya, aktivis lingkungan bergabung dengan mahasiswa memprotes proyek tambang yang merusak alam. Di Makassar, polisi dan demonstran bentrok setelah ribuan massa menolak kriminalisasi aktivis. Di Papua, mahasiswa menuntut keadilan bagi daerah yang merasa diperas tanpa pernah diberi keadilan pembangunan.
Demo 2025 ini lebih luas cakupannya dibanding 1998. Jika dulu konsentrasi terbesar ada di Jakarta, kini hampir semua kota besar menyuarakan perlawanan.
Kesamaan: Luka yang Sama, Rasa Dikhianati
Meski dua era berbeda jauh, ada benang merah yang tak bisa diputus.
- 1998: rakyat dikhianati janji pembangunan Orde Baru.
- 2025: rakyat dikhianati janji reformasi yang berubah jadi demokrasi semu.
Baik 1998 maupun 2025, mahasiswa tetap jadi garda depan. Bedanya, kali ini mereka tidak sendiri. Buruh, petani, aktivis lingkungan, kelompok masyarakat sipil, bahkan influencer muda ikut bergerak.
Prof. Andini Rahman, pakar politik UGM, dalam sebuah diskusi daring menyebut:
“Demo 1998 dan 2025 lahir dari luka yang sama: janji-janji politik yang dikhianati. Bedanya, kalau 1998 kita melawan sosok tunggal, 2025 kita melawan sebuah sistem yang cair, yang justru lebih sulit dihancurkan.”
Perbedaan: Dari Pamflet ke Hashtag
Ada pula perbedaan besar. Tahun 1998, informasi menyebar lewat pamflet, selebaran, radio kampus, dan mulut ke mulut. Pemerintah bisa dengan mudah mengontrol media arus utama.
Tahun 2025, semuanya berbeda. Aksi disiarkan langsung lewat TikTok, X (Twitter), dan Instagram. Hashtag #ReformasiDikhianati dan #RakyatMelawan menduduki trending topic dunia. Aparat tidak hanya menghadapi massa di jalan, tetapi juga perlawanan narasi di ruang digital.
“Jika 1998 adalah revolusi jalanan, maka 2025 adalah revolusi jalanan sekaligus revolusi digital,” kata seorang aktivis muda di Yogyakarta.
Pertanyaan Sejarah
Namun, pertanyaan besar menggantung: apakah demonstrasi 2025 akan benar-benar membawa perubahan, atau hanya mengulang siklus 1998?
Setelah Soeharto tumbang, reformasi memang melahirkan kebebasan pers, multipartai, dan pemilu langsung. Namun oligarki dengan cepat merebut ruang demokrasi. Kini, 2025, rakyat kembali bertanya: apakah perjuangan ini akan melahirkan perubahan nyata, atau sekadar babak baru dari pengkhianatan?
Seorang buruh di Medan berteriak di tengah aksi:
“Kami sudah capek jadi korban. Kalau reformasi dulu dicuri elite, jangan sampai perlawanan kami kali ini juga dicuri lagi!”
Epilog: Dua Zaman, Satu Harapan
Demo 1998 menumbangkan Soeharto, demo 2025 menantang oligarki. Dua zaman berbeda, namun sama-sama lahir dari amarah rakyat yang merasa dikhianati.
Pertarungan 1998 sederhana: tumbangkan seorang diktator. Pertarungan 2025 jauh lebih kompleks: membongkar sistem yang busuk hingga ke akarnya.
Sejarah mencatat, keberanian rakyat selalu bisa mengguncang singgasana. Kini sejarah kembali menunggu: apakah 2025 akan menjadi pengulangan pahit reformasi yang dicuri, ataukah ia menjadi babak baru di mana rakyat benar-benar mengambil kembali demokrasi yang telah lama dirampas?
