Oleh : Mahdi Djakakarta Putra
*Jakarta, Fusilatnwes, 11 September 2024* — Demokrasi, sebagai salah satu pilar utama bangsa, dinilai mahal namun ironisnya hanya menghasilkan wakil rakyat yang dikendalikan oleh oligarki. Harapan terakhir reformasi yang diusung oleh partai-partai seperti PAN, PKB, dan PKS ternyata tidak berdaya dalam memilih calon presiden yang bersih dan memiliki rekam jejak yang baik, karena terjebak dalam tekanan Presiden Jokowi yang mengancam menggunakan instrumen KPK untuk menundukkan mereka.
“Saya kecewa bahwa demokrasi saat ini hanya menghasilkan komika dan artis,” ungkap salah satu pembicara dalam diskusi publik bertajuk “Peran Mahasiswa dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2024.” Diskusi tersebut diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang bekerja sama dengan Bawaslu DKI Jakarta di Kampus UNJ, Rawamangun, pada 10 September 2024 sore.
Panelis dalam diskusi, Dr. Abdul Haris Fatgehipan, M.Si, yang merupakan Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial UNJ, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ini. Menurutnya, organisasi kepemudaan (OKP) seharusnya mengambil peran aktif dalam pendidikan politik, seperti yang dilakukan oleh Sahroji, S.H. (Divisi Hukum Bawaslu DKI) dan Reky Putra Jaya, S.H. (Divisi Solusi Sengketa Pemilu Bawaslu DKI), dalam seminar ini untuk menyadarkan masyarakat, khususnya mahasiswa, agar mandiri dan mampu menolak intervensi dinasti politik seperti yang dilakukan Presiden Jokowi, berbeda dengan kepemimpinan B.J. Habibie dari Golkar.
Dalam kesempatan yang sama, Reky Putra Jaya, yang berasal dari keluarga akademik, mengatakan bahwa kaum milenial di DKI umumnya kurang tertarik pada pemilu, bahkan banyak yang memilih untuk golput. “Seperti saya, baru pertama kali mengikuti pemilu pada usia 30 tahun. Perbedaan ideologi di keluarga yang harmonis tetap bisa dihadapi dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Reky.
Mahasiswa, lanjutnya, kini cenderung pragmatis dan reaktif, serta kurang mendalami literatur politik. “Seperti di HMI, debat bisa berlangsung hingga subuh,” katanya sambil mengamati fenomena politik saat ini, termasuk perdebatan terkait pasangan calon Gubernur DKI seperti Pramono, Ridwan Kamil, dan Dharma Pangrekun.
Dalam diskusi tersebut, para panelis juga menyoroti tantangan pengawasan politik uang di minggu tenang kampanye, yang memerlukan bukti tambahan dan saksi yang bersedia mengambil risiko.
Sementara itu, Ketua umum HMI UNJ Andra Pahiga Y, Formatur Pengurus HMI Komisariat UNJ, menyadari bahwa acara ini menghabiskan waktu, sehingga mengajak peserta untuk menyanyikan lagu “Indonesia Raya”, “Hymne HMI”, dan lagu-lagu pemilu sebelum melanjutkan diskusi setelah waktu Ashar.
Diskusi ini juga menghadirkan keynote speaker Prof. Dr. Komarudin Hidayat, Rektor UNJ, dengan moderator Husnul Agustin. Kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi mahasiswa untuk lebih kritis dan aktif dalam proses demokrasi, terutama dalam pengawasan Pilkada serentak tahun 2024.
