Oleh : Andi Saputra S.H, M.H
Jakarta – Dendam kadang menjadikan alasan pembenar seseorang untuk menghakimi orang lain, bahkan untuk menghabisi nyawa anak buahnya. Balas dendam itu pula yang menjadi ruh KUHP lama. Kini KUHP baru mengubah dengan memberi pintu maaf bagi orang yang mau berubah.
Dendam dan maaf diceritakan sangat apik dalam film Wakanda Forever. Diceritakan di pengujung cerita, Shuri berhasil mengalahkan Namor. Saat ini, dendam menguasai Shuri guna membalas dendam kematian ibunya yang dihabisi oleh Namor. Mata dibalas mata. Nyawa dibalas nyawa.
Di tengah gemuruh murka, Shuri memilih mendengarkan hati nuraninya. Bila Namor dihabisi, maka akan terjadi perang tujuh turunan antara Wakanda dengan Talokan. Akhirnya, rakyat yang harus menanggung penderitaan.
Shuri akhirnya memberi maaf kepada Namor. Keduanya bersama menuju medan pertempuran dan Namor memerintahkan pasukannya menyerah serta meletakkan senjata. Pertumpahan darah dua kerajaan bisa dihindarkan. Maaf bisa menyelamatkan peradaban manusia.
Dendam pula yang menyebabkan Peter Parker tidak pernah tenang dengan hidupnya. Yang ada di benaknya adalah membalas dendam pembunuh pamannya, Ben Parker. Hingga akhirnya Spiderman bisa memaafkan dan berdamai dengan hatinya.
Maaf pula yang menjadi ruh KUHP baru. Pidana bukanlah alat balas dendam, tapi sarana merekatkan kembali masyarakat yang berkonflik. Pidana mati boleh dijatuhkan, tapi sepanjang si terpidana berkelakuan baik di penjara selama 10 tahun, maka pidana mati bisa diubah menjadi pidana dalam waktu tertentu (Pasal 100 ayat 4 KUHP baru). Kalau tidak mau berkelakuan baik, regu tembak siap mengeksekusi. Selalu ada kesempatan kedua, kurang lebih demikian.
Sedangkan pilihan menghapus pidana mati tidak sepenuhnya tepat mengingat sosiologi masyarakat Indonesia yang majemuk. Di antaranya ada yang menganggap hukuman mati adalah perintah dari langit dan harus ditegakkan.
Maaf pula yang membuat KUHP baru bertabur pilihan jenis pidana. Seperti penjara, denda bertingkat, ganti rugi, pencabutan hak, pencabutan ganti rugi, pencabutan izin, pidana adat, hingga kerja sosial. Toh, bisa jadi kasus kejahatan adalah produk sosial, bukan kesalahan pelaku semata. Seperti mencuri karena kemiskinan. Semua itu nyaris tidak dikenal dalam KUHP lama yang fokus membuat orang jera sebagai sarana balas dendam, sehingga muncul istilah penjara.
Namun maaf tidak berarti membuat hukum lemah. Norma tetap harus ditulis di atas kertas dengan tegas. Semua perbuatan yang dinilai melanggar norma di masyarakat, maka menjadi delik pidana. Dimulai dengan norma yang membentengi negara agar tetap berdiri tegak, pasal-pasal yang menjaga keharmonisan rakyat, hingga pasal yang menjaga keteraturan dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai norma, KUHP baru merupakan norma yang beku seperti Dewi Themis yang ditutup matanya. KUHP baru menjadi cermin puncak peradaban masyarakat, apakah negara punya moral atau tidak. Bisa saja samen leven di negara lain boleh, tapi pilihan politik hukum Indonesia hari ini menilai sebaliknya.
Pun nanti ada penerapan hukum yang keluar dan menyimpang dari norma yang ada, maka dikenal istilah man behind the gun. Untuk itulah pemerintah dan DPR harus segera merevisi KUHAP guna mencegah berbagai celah hukum acara sebelum KUHP baru berlaku pada akhir 2025.
Meski demikian, KUHP baru adalah produk politik. Hukum adalah resultan para politikus DPR yang tidak lepas dari kepentingan politik. Oleh sebab itu, KUHP baru menjadi multi-interpretatif, tergantung perspektif politik seseorang.
Untuk menguji apakah hasil politik itu bisa dianggap hukum atau tidak, maka Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi tempat pertarungan ide dan perdebatan hukum yang konstitusional antara DPR-Pemerintah vs rakyat. DPR-Pemerintah wajib mempertahankan argumennya, dan rakyat harus bisa meyakinkan 9 hakim konstitusi.
Sayangnya, Ketua MK saat ini mempunyai hubungan semenda dengan orang yang mengajukan RKUHP dan menandatangani KUHP baru. Alhasil, syak wasangka dan pesimisme terhadap hasil putusan MK tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu, langkah kenegarawanan Ketua MK untuk mundur sangat dinanti guna menjaga kepercayaan 270 juta penduduk Indonesia terhadap konstitusi.
Andi Saputra S.H, M.H advokat
Dikutip detik.com, Kamis 08 Desember 2022
