Fusilatnews – Polling publik terbaru menghadirkan fakta yang keras dan telanjang: 47 persen responden setuju Kapolri mundur, 52,7 persen ingin Kapolri diganti, dan hanya 0,3 persen yang menolak. Dari total suara, hampir seluruhnya menunjukkan ketidakpercayaan terhadap pucuk pimpinan kepolisian. Angka ini adalah vonis telak: kepemimpinan Kapolri tidak lagi memiliki legitimasi di mata publik.
Namun krisis ini bukan sekadar soal figur Kapolri. Ia adalah potret dari penyakit kronis yang menggerogoti tubuh Polri: rivalitas antarjenderal, patronase politik, dan keterikatan dengan kepentingan bisnis gelap. Selama ini, posisi Kapolri bukan semata-mata jabatan profesional, tetapi arena perebutan pengaruh dan sumber daya. Dari kasus Ferdy Sambo hingga bocoran mengenai “kerajaan bisnis” yang dikendalikan oleh perwira tinggi, publik tahu betul bahwa polisi kerap lebih sibuk mengelola jaringan kekuasaan dan ekonomi ketimbang menegakkan hukum.
Di bawah Presiden Prabowo Subianto, publik berharap ada gebrakan tegas untuk mengakhiri lingkaran setan ini. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya: Polri masih dipertahankan dalam format lama, di mana kedekatan politik lebih menentukan daripada rekam jejak profesional. Prabowo, yang dalam pidato-pidatonya menjanjikan “revolusi mental baru” dan disiplin militer, ternyata membiarkan institusi Polri tetap dikuasai pola lama: nepotisme, loyalitas pada elite, dan bisnis di bawah meja.
Konflik internal Polri sendiri semakin tajam. Rivalitas antarjenderal bukan hanya soal kursi Kapolri, tetapi juga soal siapa yang mengendalikan akses ke proyek-proyek pemerintah, sumber daya ekonomi ilegal, hingga relasi dengan penguasa politik. Tidak heran jika setiap Kapolri baru selalu dipersepsikan bukan sebagai penegak hukum, melainkan sebagai “wakil” dari faksi tertentu dalam tubuh Polri. Publik pun semakin kehilangan harapan.
Polling yang menunjukkan hampir 100 persen desakan perubahan ini sebetulnya adalah potret puncak gunung es. Masyarakat sudah lama muak dengan wajah polisi yang represif terhadap aktivis, membiarkan konflik agraria membara tanpa solusi, serta tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas dalam kasus korupsi kelas kakap. Ketika kasus Sambo meledak, Polri berjanji berbenah. Faktanya, hanya baju luar yang diganti—sedangkan kultur lama tetap dipelihara.
Kini Prabowo berada di persimpangan. Ia bisa membiarkan Kapolri bertahan dengan legitimasi yang sudah ambruk, atau ia bisa mengambil risiko politik dengan mengganti pucuk pimpinan dan memulai reformasi yang sesungguhnya. Tetapi publik tahu, mengganti Kapolri tanpa membongkar patronase politik dan bisnis gelap di tubuh Polri hanyalah ganti kulit tanpa menyentuh isi.
Polling ini adalah alarm keras bagi Prabowo. Rakyat tidak lagi percaya, dan suara mereka sudah bulat: perubahan harus terjadi. Jika presiden menunda atau memilih kompromi dengan faksi-faksi internal Polri, maka krisis legitimasi ini bukan hanya akan menghancurkan citra kepolisian, tetapi juga akan menjadi batu sandungan pertama yang meretakkan fondasi pemerintahannya sendiri.
